Home / Hukum dan Kriminal / Jermia Siletty Minta GM UIP PLT Gas/Disel PLN Wilayah M2U Taati Hukum Oleh : Aris Warbanaran

Jermia Siletty Minta GM UIP PLT Gas/Disel PLN Wilayah M2U Taati Hukum Oleh : Aris Warbanaran

AMBON,N25NEWS.COM – Sekretasis Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Maluku Jermia Siletty meminta agar   sengketa kepemilikan lahan yang berlokasi di Desa Lala Kecamatan Namlea,Kabupaten Buru agar penyelesaiannya benar-benar adil.

Menurutnya, reformasi telah dikumandangkan akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda reformasi di jalankan,hal itu terlihat  dari General Manager UIP PLT Gas/Disel PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara mengesampingkan yang namanya putusan/produk negara.

Tambah Siletty, bahwa suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bukan untuk ditafsirkan, bukan untuk ditelaah dan bukan untuk dinegosiasikan, melainkan untuk dilaksanakan dan dipatuhi,

“Putusan 70.K/TUN/2015 Jo 184 PK/Pdt/2017 sudah sangat jelas serta menjawab kekisruan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,”ungkap Siletty.

Menurut Siletty, yang seharusnya dilaksanakan dan ditaati adalah pemulihan hak yakni dipulikannya hak Ramli Kari Buton ,sebagaimana diputuskan hukum bahwa lahan seluas kurang lebih 258 ha adalah milik Ramli Ade Kari Buton.

Iapun kesal, terhadap ketidak pahaman pihak UIP PLT Gas/Disel PLN terhadap persoalan status kepemilikan SHM No. 18 atas nama Fery Tanaya seluas 181.200 M² dan SHM No. 19 atas nama Rina Tany seluas 181.400 M² serta SHM No. 20 atas nama Lany Tany seluas 181.300 M² juga SHM No. 21 atas nama Tan Syu Eng seluas 181.200 M² yang telah dibatalkan oleh putusan 70.K/TUN/2015 Jo 184 PK/Pdt/2017.

“Terkait putusan pengadilan tersebut telah ditindak lanjuti oleh BPN pada 15 Oktober 2010, BPN dengan SKnya No. SK.1/Pbt/BPN.81/2010 tentang pembatalan SHM No. 18 atas nama Fery Tanaya dan SHM No. 19 atas nama Rina Tany serta SHM No. 20 atas nama Lany Tany juga SHM No. 21 atas nama Tan Syu Eng. Diktum pada SK juga telah memerintakan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Buru untuk menarik dari peredaran SHM-SHM atau mencoret dari daftar umum dan daftar isian dalam sistim pendaftaran tanah serta mengumumkan melalui surat kabar mengenai tidak berlakunya sertifikat yang dibatalkan,”jelas Siletty.

Baca juga :   RR Resmi Melapor Balik Huwae

Namun kata Siletty,tak satu-pun diktum SK BPN yang dilaksanakan, hal ini menunjukan bahwa benar adanya suatu produk hukum dikeluarkan pihak BPN namun yang diutamakan adalah kebijakan dan strategi pelemahan terhadap produk hukum itu sendiri oleh pihak-pihak terkait.

Siletty juga menyampaikan kekesalannya, atas kekeliruan yang dilakukan oleh pihak UIP PLT Gas/Disel PLN yang tetap melaksanakan aktifitas pembangunan walaupun sudah ada putusan 70.K/TUN/2015 Jo 184 PK/Pdt/2017.

“Pihak UIP PLT Gas/Disel PLN tetap dengan komitmen dan prinsip bahwa walupun sertifikatnya Fery Tanaya yang sudak menjadi milik UIP PLT Gas/Disel PLN telah dibatalkan serta tidak memiliki kekuatan hukum tetapi bagi pihak UIP PLT Gas/Disel PLN produk hukum itu tidak mampan dan sertifikat itu masi sah,”tambah Sekretasis Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Maluku ini.

Secara Kelembagaan Ia telah resmi,  menyurati General Manager UIP PLT Gas/Disel PLN untuk segera menghentikan segala aktivitas kegiatan pembangunan dalam lahan/areal seluas kurang lebih 258 ha namun tidak ditanggapi.

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dan kalaupun tidak dimaklumi maka langka terakhir Kami  adalah eksekusi,”ujar Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Maluku Jermia Siletty pada N25NEWS,COM  selasa (15/05/2018).

About admin

Check Also

GMKI Ambon Sikapi Tindak Terorisme dan Radikalisme Oleh Amy Latuny

“Menyikapi Tindakan Terorisme dan Radikalisme yang terjadi, (13/05) pada Mako brimob dan beberapa gereja di …