Home / Hukum dan Kriminal / JPKP Maluku Tuding Ada Korupsi Berjemaah Di Kemenag Maluku

JPKP Maluku Tuding Ada Korupsi Berjemaah Di Kemenag Maluku

JAKARTA,N25NEWS.COM – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) wilayah Maluku menuding ada indikasi korupsi berjamaah di Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) provinsi Maluku. Pasalnya berbagai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan kepada SD Agama Kristen (AK) Suli sejak tahun 2013 tidak lagi diterima tetapi diberikan pada SD Tehlogia Kristen (TK) Suli atas kebijakan mantan Kabid Bimas Kristen Kanwil Kemenag Maluku Nikho Dahklory dengan alasan persoalan nomenklator nama sekolah harus diganti.

Sementara SD Agama Kristen Suli yang saat itu masih dibawa yayasan IAKO juga sudah memiliki ijin operasional yang dikeluarkan Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI sejak tahun 2006. Namun seiring waktu tepatnya ditahun 2011 saat siswa memasuki ujian nasional atas perintah Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu saat itu untuk secepatnya melakukan pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sehingga dikeluarkan  NPSN oleh Kemenag RI.

“Kan aneh, kalau cuma persoalan nomenklator nama sekolah, tiba NPSN dipakai sekolah lain yang dibangun mantan Kabid Bimas Kristen , terus hak-hak mereka berupa dana BOS semuanya ada dimana dan kalau persoalannya sampai segitu bisa saja beta menuding telah terjadi indikasi korupsi berjemaah di Kanwil Kemenag,”tuding Ketua wilayah JPKP Maluku Edwin Akihary pada N25NEWS.COM di Kantor Kemenag RI saat hendak menemui Dirjen Bimas Kristen Prof DR Thomas Pentury di Jakarta, Selasa(2/10/2018).

Dijelaskan, berdasarkan laporan pihak sekolah SD Agama Kristen Suli, kalau dana bantuan yang selama ini menjadi hak sekolah setelah.dikeluarkan NPSN sejak tahun 2013 kemarin diberikan kepada SD TK Suli yang belum.memiliki  NPSN tetapi dengan rekasa Dahklory sebagai Kabid Bimas Kristem diperbolehkan menggunakam NPSN SD AK.

“Kepala SD TK ibu Welhelmince Halatu dibantu mantan Kabid Bimas Kristen, ibu Nency dan Yance Pattkawa. mereka semua terlibat kongkalikong untuk korupsi dana-dana bantuan SD AK Banda Suli,”tegas Akihary.

Terkait dengan berdirinya SD AK Suli menurut Akihary, bahwa berdirinya SD tersebut akibat dampak konflik Maluku beberapa tahun lalu, sehingga untuk tetap anak-anak tetap harus sekolah, pihak yayasan IAKO menderikan satu lembaga pendidikan dasar dengan mendapat ijin operasional dari Kemenag RI berjalannya aktifitas pendidikan disekolah tersebut.

Namun yang menjadi pernyataan terdapat dua lembaga pendidikan yang beda nama menggunakan satu NPSN milik SD AK Banda Suli dan sesuai aturan hal itu tidak benarkan, tetapi hal itu sengaja tetap dibiarkan pihak Bidang Bimas Kristen termasuk aliran dana bantua juga tidak diberikan kepada SD AK selaku pemilik SPSN.

Aksi kerja sama Kemenag dengan pihak SD TK Suli baru diketahui setelah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memblokir NPSN milik SD AK Suli.

Akibat dari diblokirnya NPSN siswa/siswo SD AK Suli terancam tidak mengikuti ujian jika pihak Kanwil Kemenag Maluku tidak mengeluarkan keterangan tentang keberadaan SD tersebut.

“Saya selaku lembaga independen yang pro rakyat bersama dengan pihak SD AK sudah menemui ibu Nancy selaku Kabid yang baru mamun beliau terkesan tidak memperdulikan maksud tujuan kami, bahkan dibilang sekolah tidak jelas, sambil menunjukan satu lembar Ijazah kembali saya bertanya siapa yang keluarkan kalau dibilang tidak jelas.”kesalnya

Disinggung soal koordinasi dengan Kakanwil Kemenag Maluku Fesal Musaad kata Akihary, kalau dirinya sudah menanyakan hal terebut ke Kakanwil dan sama sekali tidak mengetahui permainan busuk yang terjadi di Bidang Bimas Kristen lantaran saat itu Fesal Musaad belum menjadi Kakanwil Kemenag Maluku.

“Meskipun semua persoalan itu harus menjadi tanggungjawab dari Kakanwil, tapi saya yakin kalau pak Fesal Musaad sama sekali tidak mengetahui permainan busuk dari mereka-mereka yang terlibat dalam persoalan ini dan bahkan ada rencana-rencana untuk menjatuhkan nama baik dari Kakanwil mereka sendiri,”ungkapnya.

Selain pejabat Kanwil juga terdapat pejabat di Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI juga yang terlibat dalam persengkokolan yang terjadi pada aliran dana operasional SD AK Suli, sehingga hal tersebut harus disampaikan langsung ke Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI  Prof DR Thomas Pentury.

Sementara itu Pentury yang dihubungi N25NEWS.COM via selulernya. mengakui kalau dirinya telah ditemui Ketua Wilayah JPKP Maluku yang membahas persoalan yang terjadi di Bidang Bimas Kristen Kemenag Maluku yang terkesan kurang memberikan pelayanan publik yang kurang baik.

Untuk itu dirinya telah memerintah stafnya untuk segera menyelesaikan persoalan antara SD AK dan SD TK sehingga tidak ada yang dikorbankan.

Pentury juga mengakui kalau semua persoalan antara kedua SD tersebut itu atas ulah Niko Dahklory selaku Kabid Bimas Kristen yang lama yang sengaja memberikan ijin SPSN untuk sekolah lain sehingga akibatnya merugikan orang lain.

Oleh : Gali Markalin

About admin

Check Also

Kejari Namlea Mantahkan Laporan Peyalahgunaan ADD/DD di Elara dan Selasi Ambalau

AMBON,N25NEWS.COM – Bukan saja Gerakan Mahasiswa Pemerhati Rakyat Maluku (The action student of observer society), …