Breaking News

Kadis Sosial SBB Sebut Nonaktifkan Kartu JKN -KIS Untuk Validasi Data

PIRU,N25NEWS.COM – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs Joseph Rahanten menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Bupati SBB, Drs Yasin Payapo M Pd menonaktifkan Kartu Indonesia Sehat ( KIS) dari BPJS, pasalnya tindakan tersebut hanya dilakukan sementara saja, untuk memvalidasi data masyarakat miskin penerima JKN-KIS di Kabupaten SBB, setelah data diverifikasi kemudian Kartu KIS tersebut akan diaktifkan kembali .
Pasalnya menurut Rahanten yang ditemui di ruang Bagian Humas dan Protokol pada Selasa(19/3) , menyatakan tindakan Payapo menonaktifkan sebanyak 8.532 Kartu Indonesia Sehat(KIS) yang merupakan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari upaya orang nomor satu di Kabupaten SBB ini, untuk memvalidasi data penduduk miskin di SBB yang menerima bantuan layanan dari BPJS tersebut, karena dalam telusuran Dinas ini ada terjadi penggandaan penerima bantuan ataupun masalah-masalah lainnya.

“Karna pemegang Kartu Indonesia Sehat ini, ada yang dapat bantuan juga dari Program Bantuan Iuran (PBI) ada yang dari tingkat I(Provinsi) ada juga yang dari tingkat II(Kabupaten/Kota) sehingga Katong hindari bantuan yang tumpang tindih” cetusnya.

Menurut Rahanten, tujuan Bupati SBB menonaktifkan Kartu Indonesia Sehat ini juga adalah untuk melakukan validasi data Masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan KIS, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Karena itu Rahanten menjelaskan, pihaknya akan membenahi dulu data penerima KIS, setelah terakomodir dengan baik maka akan diaktifkan lagi sesuai hasil verifikasi.” karena Kita butuh data riil yang tepat sasaran,misalnya ini untuk orang yang betul -betul membutuhkan, bukan untuk orang yang ekonominya sudah bagus, “cetusnya.

Bahkan menurutnya, untuk tujuan melakukan verifikasi data maka pada minggu ini, pihaknya akan mengunjungi desa -desa terutama pada kecamatan terdekat sebagai sampelnya dirumah-rumah tersebut, untuk mengecek ekonomi penerima bantuan tersebut, apakah masih tergolong keluarga miskin atau tidak.

“Kalau Kedapatan keluarga tersebut ekonominya makin baik maka ke persertaannya dicoret, tetapi jika masih tergolong keluarga miskin maka akan diaktifkan kembali, jadi Katong non aktifkan itu tidak berkelanjutan”urainya.
Rahanten menyatakan, salah satu pertimbangan untuk melakukan validasi data adalah jumlah angka kemiskinan Kabupaten SBB yang mulai menurun, pasalnya tidak selamanya angka kemiskinan Itu Dia tetap apapun bertambah, karena dengan adanya bantuan-bantuan dari Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat maka tingkat perekonomian Masyarakat makin bertumbuh.
Ditahun 2017 angka kemiskinan masih pada angka 22.000 KK ,tetapi di tahun 2019 angka kemiskinan turun menjadi 19.772 KK, dengan menurunnya jumlah Keluarga Miskin Praktis, juga akan menurunkan jumlah orang miskin,” karena pemegang Kartu KIS ini adalah perorangan.

Rahanten juga memastikan, bahwa anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS tetap ada tetapi yang harus diprioritaskan saat ini adalah validasi data, sehingga nantinya data itu benar-benar akurat dan bantuan itu benar-benar tepat sasaran untuk orang yang membutuhkannya

Reporter : Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Pemkab  SBB Gelar Musrembang RKPD Tahun 2020

PIRU,N25NEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) , Rencana Kegiatan …