Home / Maluku / Kebijakan Karo Umum Terkait Tupoksi Satpol PP Pariwisata Jadi Polimik
2 Satpol PP Pariwisata yang di tugaskan Karo Umum di Kantor Gubernur

Kebijakan Karo Umum Terkait Tupoksi Satpol PP Pariwisata Jadi Polimik

AMBON,N25NEWS.COM-Penempatan dua orang Satpol PP Pariwisata yang tidak diketahui asal usulnya dan ditempatkan di Kantor Gubenur Maluku,patut di pertannyakan,soalnya kedua Satpol PP Pariwisata tersebut yang atas instruksi Karo Umum Setda Maluku melarang semua wartawan untuk tidak berkeliaran dan beraktifitas di Kantor Gubernur Maluku.

Hal ini dikatakan salah seorang wartawan yang bertugas di pos liputan Kantor Gubernur Maluku dan merupakan salah satu wartawan yang di usir oleh Satpol PP Pariwisata tersebut,rabu (5/12/2018).

Lebih lanjut sumber tersebut mengatakan,”Pihak dari Karo Umum telah melakukan suatu kekeliruan besar yang mana telah menempatkan anggota Satpol PP tidak sesuai dengan tupoksinya,masakan Satpol PP Pariwiata bukannya bertugas di tempat-tempat wisata kok ditempatkan di Kantor Gubenur Maluku ini kan aneh,”kata sumber tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16  Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),jelas sekali bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tupoksinya dan peraturan tersebut harus dijalankan sesuai dengan mekanisme,bukan hanya asal-asalan dalam menempatkan Satpol PP yang seharusnya ditempatkan di tempat wisata bukan di Kantor Gubernur.

Hal ini juga di benarkan oleh salah seorang Satpol PP yang bertugas di Kantor Gubernur Maluku yang menjelaskan bahwa,”Ini sangat tidak sesuai mekanisme maskan Satpol PP Pariwisata tidak ditempatkan di tempat-tempat pariwisata kok malah ditempatkan di Kantor Gubernur lalu kami yang bertugas di Kantor Gubenur ini untuk apa ?,”jelasnya.

Pengusiran terhadap para wartawan merupakan tindakan pelecehan terhadap kebebasan pers,padahal sudah jelas bahwa kebebasan pers yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara dan Pasal 4 ayat (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,pembredelan atau pelarangan penyiaran.

“Untuk itu penempatan Satpol PP Pariwisata ini segerah pihak Karo Umum dan Kepala Satpol PP Provinsi Maluku mengevaluasi kembali keputusan ditempatkan anggota Satpol PP Pariwisata ini,sebab dalam kenyataannya tidak sesuai dengan tupoksinya,sedangkan dilain sisi terjadi penumpukan yang menimbulkan kinerja Satpol PP yang sudah ada menjadi terhambat,”tandas sumber tersebut.

Penulis : Aris Wuarbanaran

About admin

Check Also

Disub Maluku Surati Kementerian Perhub,Minta Berih Sangsi Maskapai Terkait Harga Tiket Melebihi Batas Atas

AMBON,N25NEWS.COM-Banyak warga masyarakat yang mengeluh mahalnya harga tiket pesawat menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun …