Kejari Ambon MoU Fasilitas Bantuan Hukum Bersama Pemkot

AMBON,N25NEWS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon melakukan Memorandum of Understannding (MoU) atau kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam fasiliats tentang bantuan hukum perdata dan tata usaha. MoU dilaksanakan di ruangan rapat lantai dua, Balai Kota Ambon, Rabu (29/1/2019).

Kepala Kejari Ambon Benny Santoso menjelaskan, bantuan hukum ini lebih ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 pada Bab III Tugas dan Wewenang, pasal 30, ayat 2 disebutkan bahwa dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian dipertegas lagi di pasal 34 yang berbunyi kejaksaan dapat memberikan pertimbangan bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

“Berupa bantuan hukum secara nasional, pemerintah daerah bahkan untuk Kota Ambon secara tegas untuk apa, untuk memulihkan aset-aset daerah melalui senketa gugatan perdata.

Untuk pemulihan wibawa pemerintah, pelayanan hukum baik pemerintah maupun masyarakat yang berpayung dan dipayungi hukum.
Bantuan hukum, pelayanan hukum tindakan hukum, tindakan hukum lainnya,”jelas Santoso.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan, pemerintah pusat melihat bahwa lajunya tingkat pertumbuhan di daerah harus juga diback up dengan proteksi-proteksi hukum yang betul-betul membuka ruang, supaya apartur pemerinta daerah ini bisa melaksnanakan tugas dan tangung jawabnya secara aman dan terkontrol.

“Sehingga MoU dengan kejaksaan ini diharapkan bisa membantu kita untuk mendapatkan bantuan hukum, perkembangan hukum dan pelayanan hukum. Hanya bedanya hal-hal yang sesuai keperdataan dan tata usaha negara itu yang kita bangun kerjasamanya,”katanya.

Lanjut kata dia, tapi masalah pidana , kejahatan, korupsi yang dilakukan aparatur tidak ada kerjasama.”Jangan sampai kita berpkir bahwa sudah Mou lalu kita nakal-nakal saja, itu tidak ada urusan dengan pengacara negara tapi itu berurusan dengan jaksa penuntun umum,”tandas dia.

MoU dimaksudkan untuk paling tidak bisa kita manfaatkan, kata dia, baik itu jasa pengacara negara untuk meminta pertimbangan hukum.” Tata Usaha Negara (TUN) dan perdata.”Jelas kita akan minta bantuan dari jaksa dan pengacara kita. Untuk mendampingi pemerintah kota,” jelas dia.

Penulis :Mendy S

Editor   :Redaksi

About admin

Check Also

69 Siswa SDN 96 Ambon Resmi Jalani Proses Pembelajaran

AMBON,N25NEWS.COM – Sebanyak 69 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 96 Ambon, telah resmi mendapatkan proses …

×

N25NEWS.com