Breaking News

Kejari Dataran Hunipopu Dalami Penyelewengan ADD Waisamu, Nuniali & Buano Utara

PIRU,N25NEWS.COM – Kasus penyalahgunaan Dana  Anggaran Dana Desa (ADD)  yang saat ini telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu  di Tahun 2018 adalah Penyimpangan  ADD Desa Waisamu pada Tahun 2015, serta Desa Nuniali (Taniwel) diTahun  dan Buano Utara di Tahun 2015-2017.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Intelijen  Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu, yang ditemui di kantornya,   Senin, (17/12), untuk kasus penyalagunaan ADD Desa Waisamu, pelanggarannya adalah penggunaan ADD tidak sesuai  dengan teknisnya yaitu tidak ada pembuatan  Rencana Anggaran Program ( RAP). “Padahal untuk ADD ini telah ada pencairan  100%”cetusnya.

Ditambahkan olehnya, Laporan Penyelewengan ADD Desa Wausamu ini mulai diketahui setelah adanya laporan Masyarakat, selain itu juga berdasarkan temuan dari Inspektorat Kabupaten SBB.

” Berdasarkan temuan ini, maka, Kami turun  dan melakukan pengumpumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan( Puldata, Pulbaket) dan kasus ini sudah dilakukan ekspose sejak bulan November lalu.

Setelah itu sudah dinaikan  ke Seksi  Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dataran Honipopu untuk dilakukan proses lidik.

Dari informasi yang dihimpun, untuk kasus penyelewengan ADD Di Desa Waisamu ini telah selesai dilidik  oleh bagian Pidsus dan sudah diekspos sejak 1 Desember 2018 lalu.

Sementara kasus  dugaan penyelewengan ADD di Desa Nuniali dan Buano Utara menurut Kasi Pidsus

Kejari Dataran Hunipopu,  hingga saat ini masih dalam tahap Puldata dan Pulbaket direncanakan akan naik ke Pidsus di awal Tahun 2019.

Kasi Intel menyatakan, penyalagunaan Dana Desa Di Kabupaten SBB, banyak diterima dari laporan Masyarakat baik bersifat lisan maupun laporan tertulis, dengan sejumlah keluhan diantaranya,   penggunaan Dana Desa tidak sesuai, Kepala Desa tidak transparan, Kepala Desa kerja sendiri dan tidak ada musyawarah dan mufakat dalam mengerjakan program di Desa.

Dia  juga menandaskan, pemasangan papan pengumuman  ADD tidaklah  berarti Desa tersebut bebas dari penyelewengan ADD, karena harus ditelusuri juga  item-item dari ADD tersebut, apakah sesuai dengan alokasi dana yang telah dikucurkan atau tidak.

Penulis   : Nicko Kastanja

About admin

Check Also

Kejati Maluku Diminta Usut Dugaan Korupsi ADD Dan DD Desa Taniwel

AMBON,N25NEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk mengusut penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi …