Kementrian PUPR Terus Mendorong Pembangunan Perumahan Di Daerah

AMBON,N25NEWS.COM-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,terus berupaya mendorong pembangunan perumahan di daerah.Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perumahan Regional Nusa Tenggara Timur,Maluku dan Papua Tahun 2019 di Kota Ambon.

Menurut Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR,Dwityo Akoro Soeranto,Rakor ini merupakan penyelenggaraan yang kelima pada rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Perumahan,yang dilaksanakan Ditjen Penyediaan Perumahan di disepanjang tahun 2019 ini.

“Melalui Rakor Bidang Perencanaan ini kami juga ingin melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk membantu target pemerintah dalam pengurangan backlog pembangunan rumah layak huni dan pengurangan backlog jumlah rumah tidak layak huni,”katanya saat membuka kegiatan Rakor Bidang Perencanaan Penyediaan Perumahan Regional Nusa Tenggara,Maluku dan Papua yang berlangsung di Hotel Santika Premire Ambon,rabu (3/7/2019).

Tampak hadir dalam kegiatan ini,Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Provinsi Maluku Hendrik Far Far dan para peserta yang terdiri dari Bappeda dan Dinas PKP Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota,SNVT Penyediaan Perumahan di Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua,Pemerhati Perumahan,serta perwakilan dari Ditjen Bina Bangda dan Lingkungan di Ditjen Penyediaan Perumahan.

Menurut pria yang akrab disapa Koko itu,rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap warga Indonesia sesuai dengan amanah UUD 45 Pasal 28H.Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perumahan Regional Nusa Tenggara,Maluku dan Papua Tahun 2019 dimaksudkan sebagai salah satu bentuk bimbingan bidang PKP yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan amanah PP 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Dirinya menambahkan,terjadinya backlog perumahan disebabkan oleh beberapa hal,antara lain sulitnya memperoleh lahan di perkotaan,alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan target,kenaikan harga bahan bangunan,belum optimalnya regulasi yang mengatur bidang perumahan dan kawasan pemukiman (PKP).

Baca juga :   Sekretaris KPU Buru , informasi Kehilangan Uang 50 juta di Mejanya tahun 2019 Hoax

Selain itu,kebijakan percepatan dan kemudahan perizinan yang belum sepenuhnya terlaksana,banyaknya kualitas rumah dan Perumahan baru yang dibawah standar,adanya perbedaan kewenangan Pemda pada UU 23/2014 dan UU 1/2011dan belum diperolehnya data yang akurat tentang perumahan dan pemukiman.

Untuk mengantisipasi hal tersebut,terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah,yakni urgensi penyusunan dokumen RP3KP disetiap provinsi dan kabupaten/kota serta peningkatan kapasitas Pemda dalam menyusun RP3KP,pemahaman dan pembahasan Permen No 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal PUPR ,strategi transformasi Pokja PKP menjadi Forum PKP,pembangunan basis data perumahan serta khusus untuk pembinaan bagi SNVT penyediaan perumahan adalah kemampuan evaluasi dan capaian program pengembangan perumahan.

“Suksesnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman sangat membutuhkan peran serta Pemda berperan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal pemenuhan pelayanan rumah yang layak huni bagi masyarakat,”tandasnya.

Pemda,imbuhnya selaku penyelenggara dan pengembangan PKP ditingkat daerah,diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk mengatur dan bersinergi dengan semua steakholder kabupaten/kota dalam menyelenggarakan perumahan dan kawasan pemukiman dengan sebaik-baiknya.

“Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perumahan Regional Nusa Tenggara,Maluku dan Papua tahun 2019 ini merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR Ditjen Penyediaan Perumahan untuk Pemda,dalam rangka menjamin penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien sesuai kewenangannya,”terangnya.

Memperhatikan amanat pentingnya pembinaan penyelengaraan perumahan dan kawasan pemukiman di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan,Pemda serta steakholder terkait,maka Kementerian PUPR perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut melalui penyampaian seluruh materi/bahan berupa upaya pemenuhan,kemampuan dalam Penyusunan RP3KP, optimalisasi peran Pokja di propinsi dan kabupaten/kota,peningkatan kualitas data bidang perumahan.

Ada dua harapan utama dari penyelenggaraan kegiatan ini yakni meningkatnya kapasitas Pemda dalam melaksanakan perencanaan di bidang perumahan dan terwujudnya pemahaman Pemda mengenai tugas,fungsi,serta produk hukum yang perlu dihasilkan,”harapnya.

Reporter. : Aris Wuarbanaran
Editor. : Redaksi

Check Also

Kosgoro Kota Ambon Siap Gelar  Musda

AMBON,N25NEWS.com-Pengurus Dewan Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kota Ambon siap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) guna memilih …