Breaking News

Kemerdekaan Pers vs Praduga Tidak Bersalah

N25NEWS.COM-Pilar  utama kemerdekaan PERS adalah kebebasan menyiarkan atau tidak menyiarkan berita.PERS merdeka tidak boleh sekali-kali di larang (dibatasi) atau di suruh menyiarkan berita.Walaupun demikian, tidak berarti kemerdekaan PERS absolut tanpa ada rambu-rambu pembatasan.Paling tidak, secara alamiah kebebasan seseorang di batasi oleh kebebasan orang lain.

Pembatasan dalam hubungan yang bersifat individual. PERS harus tunduk dan menghormati hak-hak pribadi (privacy) setiap orang.PERS di larang memasuki suatu tempat atau kehidupan pribadi sebagai hak untuk bersendiri (the right to let to be alone).

PERS di larang untuk mempermalukan seseorang di hadapan publik, misalnya menyiarkan masa lalu yang (dianggap) mempermalukan.PERS di larang menyiarkan sesuatu yang di rasakan tidak benar mengenai seseorang, tidak seorangpun dapat di perlakukan secara sewenang-wenang atau tindakan yang melawan hukum atas hak privasinya.Pembatasan dalam hubungan dengan kepentingan komunal (community).

PERS tidak di benarkan menyiarkan atau mempublikasikan berita yang diperkirakan akan menimbulkan reaksi umum karena-misalnya-bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi suatu komunitas, bertentangan dengan kesusilaan dan agama, memberikan gambaran buruk terahadap suatu komunitas, menimbulkan ketakutan, yang berlebihan dalam atau terahadap suatu komunitas, atau berita yang akan menimbulkan atau meningkatakan permusuhan sosial.

Secara substansial, materi berita yang di gambarkan di atas, bukan sesuatu yang di larang, tetapi harus di kemas agar tidak diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan kepentingan atau ketertiban, atau keamanan.

Persoalan yang senantiasa dihadapi adalah, bagaimana cara agar pembatasan yang di benarkan (justified limitation) tidak menjadi pembenaran mencedrai kebebasan PERS, baik secara preventif atau represif.

Harus ada balanciing antara kebebasan dan pembatasan.Harus di akui atau di terima, berbagai bentuk pembatasan (seperti kontrol), merupakan harga yang harus di bayar suatu kebebasan.

Dalam sistim demokrasi dan negara berdasarkan hukum ada sejumlah prinsip yang harus hadir agar suatu pembatasan tidak menjadi pembenaran berlaku sewenang-wenang.

Apakah wartawan yang melakukan pemberitaan keliru dan mengandung unsur fitnah, dan tidak miliki data valid, namun mempublikasikan berita negative bisa di pidanakan ?

Menyikapi pertanyaan di maksud, Saya asumsikan bahwa, merupakan pihak yang di fitnah secara langsung melalui tulisan dari seorang wartawan yang merupakan bagian dari perusahan PERS Nasional.

Oleh sebab itu, sebelum masuk pada unsur pidana, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ada upaya lain yang dapat di tempuh untuk melindungi hak orang.

Berita yang keliru, sial pemberitaan yang sala dengan tidak miliki bukti yang kuat, Pasal 10 peraturan Dewan PERS Nomor : 6/peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan PERS Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan dewan PERS (Kode Etik Jurnalistik) menyatakan, Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat di sertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Seperti beberapa minggu, satu media online yang memberitakan dugaan korupsi oleh oknum kepala desa di KKT, Kec, Wertamrian, dengan tidak miliki data valid.

Di dalam dunia PERS di kenal 2 (dua) istilah yakni hak jawab dan hak koreksi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS (UU PERS).

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terahadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang di berikan oleh PERS, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat di ambil oleh pembaca karya PERS Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS.Peraturan Dewan PERS Nomor 3/peraturan dewan PERS Nomor 3/peraturan DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke Dewan PERS.

Peraturan Dewan PERS Nomor 6/peraturan DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan PERS Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik Jurnalistik sebagai peraturan dewan PERS.

(1) pasal 1 angka 11 UU PERS.

(2) pasal 1 angka 12 UU PERS.

(3) pasal 15 ayat (1) UU PERS.

(4) pasal 1 ayat (1) peraturan dewan PERS Nomor 3/peraturan DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan PERS.

(5) Pasal 15 ayat (2) huruf d UU PERS.

Secara defenisi, asas praduga tidak bersalah adalah hak setiap orang yang di sangka atau didakwa melakukan tindakan atau perbuatan pudana wajib di anggap tidak bersalah sampai terbukti yang didapati dalam persidangan pengadilan yang netral.

Memerhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, PERS wajib menjaga keseimbangan.Terahadap kejahatan yang secara langsung mengancam keamanan dan ketentraman umum, atau menimbulkan rasa ketakutan umum.

Semestinya ada toleransi (relaksasi) penerapan asas praduga tidak bersalah sebagai unsur pengecualian (no law without ascape clause) sambil menjaga kemungkinan mencedrai rasa keadilan dan kepatutan bagi yang bersangkutan.

Oleh   : Jems Masela

Ketua DPC LAI BPAN KKT.

 

About admin

Check Also

Salami Ratusan Imam Masjid Dari “Tenggara” Sampai Ke “Nusa Ina”

My Trip Moderasi Beragama di Maluku ( Bagian I )