Kepala BPN Ambon Akhirnya Penuhi Panggilan Komisi I

AMBON,N25NEWS.COM – Setelah sebelumnya beberapa kali mangkir dari panggilan dan selanjutnya mendapat kecaman dari Ketua DPRD Kota Ambon, akhirnya Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, Marulak Togatorop penuhi panggilan Komisi I DPRD Kota Ambon.

Kedatangan Kepala BPN Ambon di DPRD Kota Ambon, sekitar pukul 12.00 WIT didampangi dua staf lainya langsung menuju ruang sidang utama.

Dalam tatap muka yang berlangsung kurang lebih dua jam, hanya melanjutkan pembahasan persoalan sertifikat prona yang sudah diterapakan BPN Ambon terhadap lahan milik warga Kota khususnya di Kecamatan Nusaniwe.
Seperti diketahui Proyek Operasi Nasional Agraria(PRON) merupakan program pemerintah yang sudah dicanangkan sejak tahun 1981 di rezim orde baru dan kini diera kepimpinan kabinet Presiden Joko Widodo program tersebut sudah benar-benar dirasakan warga Indonesia termasuk Maluku terlebih khusus warga Kota Ambon, meskipun belum secara keseluruhan.
Dalam paparan Kepala BPN Ambon didepan Ketua dan anggota Komisi I DPRD Kota Ambon dijelaskan, sejauh ini pihaknya dalam menjalankan PRONA di Kecamatan Nusaniwe tidak mengalami kendala, namun ada beberapa hal yang masih menyangkut dengan status lahan.

“Tidak ada kendala, Nusaniwe itu targetnya cuma 400, terus kita ukur lebih dari 400 dan sisanya itu akan didorong di tahun 2019, karena kita kerja sesuai anggaran,”tandas Togatorop.

Dikatakan, secara keseluruhan di Kota Ambon tedapat kurang lebih 2500 yang sudah dilakukan pengukuran, namun sertifikat yang baru diberikan sebanyak 1000 termasuk didalam sertifikat milik warga Kecamatan Nusaniwe.

“Kan tidak mungkin kita kasih semua untuk Nusaniwe, nanti bagaimana dengan warga desa lainnya, pasti kan mereka marah jadi kita ini kerja sesuai dengan anggaran yang disediakan pemerintah,”jelasnya.

Ia mengakui, kalau kuota sertifikat PRONA hanya disediakan setiap tahun hanya sebanyak 1000 sertifikat, untuk 2019 hanya disediakan sebanyak 1180 sertifikat.

Meskipun sudah ditetapkan kuota sertifikat PRONA untuk Kota Ambon, namum jika Pemerintah Kota Ambon bisa membantu anggaranya, BPN bisa menerbitkan sertifikat lebih dari kuota yang ditetapkan sesuai berpa besar anggaran yang disediakan pemerintah setempat.

“Jadi kita ini kerja terbatas seauai anggarana yang disediakan, namun jika Pemkot melaui APBD bisa bantu, itu malah bersyukur sertifikat PRONA yang diterbitkan pasti lebih banyak dari kuota yang disediakan,”jelasnya.

Bahkan hal tersebut kata Togatorop, bahwa dirinya sudah menyampaikan surat dan omong, kalau kita mau pro rakyat, biaya patok dan materai kalau bisa dibiayai dari APBD, sebab yang dikatakan gratis dari sertifikat itu hanya pada BBN, penyuluhan sampai panitia ukur itu hanya nol rupiah.

“Jadi kalau ada pegawai yang pungut terkait dengan, BBN, penyuluham sampai ukur ada yang meminta uang, lapor saya atau pukul saja saya yang suruh, karena semua tidak ada pungutan,”tegasnya.

Tetapi untuk biaya meterai, alas sak dan patok terdapat biaya yang harus dikeluarkan, khusus Sertifikat PRONA menjadi tanggungjawab pemerintah sesuai kuota.

Ditempat yang sama anggota Komisi I DPRD Kota Ambon Rofik Afifudin singkatnya mengatakan, sesuai penjelasan BPN terdapat kurang lebih 4500 lahan yang sudah diukur, sayangnya anggaran yang disediakan hanya untuk 1180 untuk tahun ini, ditambah 400 untuk UKM dan 50 persen hampir semuanya di Nusaniwe.
Oleh sebab itu kata Afifudin harus ada kontribusi dari pemerintah, terhadap penyelesaian sertifikat yang belum sempat terselesaikan lantaran keterbatasan anggaran.

“Bahkan Kepala BPN juga sudah pernah membicarakan dengan Pemkot Ambon tapi belum digrubis, sehingga nantinya DPRD akan kembali membicarakan dengan Pemkot,”akuinya.

Penulis  :IAN M

About admin

Check Also

Direkomendasikan Jadi Ketua DPRD Maluku,Wattimury Sampaikan Terima Kasih Ke Masyarakat

AMBON,N25NEWS.com-Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Partai PDI.Perjuangan yang menetapkan Lucky Wattimury untuk menjadi Ketua DPRD Provinsi …

×

N25NEWS.com