Breaking News

Kepala BPN Ambon Terancam Dilaporkan Ke Kementerian ATR/BPN

AMBON,N25NEWS.COM – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, Marulak Togatorop terancam akan dilaporkan Ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN) RI.

Alasan dilapornya Kepala BPN Ambon Marulak Togatorop lantaran yang bersangkutan dinilai tidak menghargai beberpa kali panggilan Komisi I DPRD Kota Ambon terhadap berbagai laporan warga yang menyangkut dengan persoalan lahan.

“Saya sudah bilang dan saya sudah tugaskan komisi I, untuk melaporkan kinerja beliu(Kepala BPN Ambon), jelas ke Provinsi Maluku dan jika tidak bisa lantaran ada kong-kalikong, maka kita akan lanjutkan laporannya ke pusat dan Kementerian,”tegas Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita pada awak media usai memimpin rapat komisi I dengan warga Kecamatan Nusaniwe dan BPN Kota Ambon di Baileo Belakang Soya, Jumat kemarin.

Menurut Maatita, Kepala BPN Ambon secara kinerja mungkin dianggap cukup baik, tetapi sebagai mitra yang berasangkutan dinilai sama sekali tidak pernah menghargai beberapa kali panggilan dari komisi I, sehingga sikap itulah yang membuat DPRD Kota Ambon harus melaporkannya ke Kementerian.
Sementara dalam agenda pemanggilan Komisi I kali ini, untuk mendengar penjalasan warga dan BPN Kota Ambon terhadap progam sertifkat tanah gratis atau yang disebut dengan sertifikat Prona yang merupakan program pemerintah pusat yang digagas Presiden Joko Widodo.

Baca juga :   Syukuri HUT Provinsi Maluku,DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

“Itu tadi yang kita rapatkan menyangkut dengan berbagai persoalan tanah dan sertifikat gratis dibeberpa desa dan kelurahan di Kecamatan Nusaniwe dengan pihak BPN Ambon,”jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan warga dengan pihak BPN, maka DPRD melalui Komisi I telah menetapkan beberapa point dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan ke BPN Ambon, sekaligus menjadi solusi sekaligus penugasan DPRD kepada BPN,.kelurahan dan Kecamatan.

Dengan rekomendasi tersebut, pihak BPN Ambon kedepan harus lebih pro aktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab secara jujur, baik dan transfaran ke publik.

Hal tersebut mengingat ada informasi yang diterima DPRD bahwa indikasi pungli dalam pengurusan sertifikat gratis.

“Bahwa ada informasi, mengurus sertifikat prona tidak ada pembayaran, tetapi ada pihak dari BPN ada yang menerima pembayaran atau pungli dan ini tidak berlaku untuk semua ASN di BPN Ambon tetapi mungkin ada segelintir orang saja, bahkan kemungkinan juga tidak, tapi ada informasi seperti itu,”ungkapnya.
Meskipun demikian Maatita mengakui, bahwa dirinya percaya kalau BPN sudah bekerja dengan baik dan tidak melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan.

Penulis :Gali M

Editor   : Redaksi

About admin

Check Also

LAMI Maluku Tantang Kejati Usut Kejahatan BWS

AMBON,N25NEWS.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ditantang usut dugaan kejahatan dan tindakan yang merugikan …