Breaking News

Kesetaraan Gender Dan Diskriminasi Bagi Kaum Perempuan Belum Adil

AMBON,N25NEWS.COM-Hari Petempuan Internasional (HPI) lahir dalam pergolakan sosial yang besar pada abad 20,banyak perubahan dalam kehidupan perempuan,dengan munculnya perlawanan terhadap batasan-batasan politik di seluruh Eropa,Amerika,Afrika Asia dan Australia,kaum perempuan dari seluruh lapisan sosial berjuang dan berkampanye untuk menuntut hak-hak mereka dalam kesetaraan gender.

Hal ini dikatakan Ancung Nurdin Ketua Koordinator Lapngan (Korlap) dalam aksi demo mereka yang menamakan kelompok mereka Front Anti Kekerasan Perempuan (FAKUM) kepada awak media di Lokasi Gong Perdamaian Ambon,jumat (8/3/2019).

Lebih lanjut Nurdin mengatakan,”Sejarah mencatat di tahun 1908 15 perempuan berunjuk rasa di New York Amerika Serikat menuntut hak mereka dalam pembayaran upah,memangkas jam kerja,adalah Clara Zetkin pemimpin perempuan asal Jerman yang menuangakan ide tentang Hari Perempuan Internasional pada tahun 1910 dan mendorong setiap negara merayakannya setiap tahun serta tuntutan kaum perempuan,”kata Nurdin.

Lebih dari 100 perempuan dari 17 negara disuatu konfrensi menyepakati saran Zetkin dan terbentuklah Hari Perempuan Internasional untuk pertama kali dirayakan di Austria,Denmark dan Swiss pada tanggal 19 Maret 1911.Pada tahun 1913 diputuskan mengubah tanggal peringatan HPI menjadi 8 Maret,sejak itu HPI diperingati setiap tanggal 8 Maret.Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui HPI pada tahun 1975 dengan membuat tema khusus setiap tahunnya.

“Tujuan kita melakukan aksi demo HPI ini adalah mencapai kesetaraan gender secara utuh oleh perempuan di seluruh dunia,namun sekarang tujuan itu belum terealisasi yaitu upah yang berbeda jauh dengan kaum lelaki,tidak diperlakukan setara dalam bisnis dan politik data global menunjukan pendidikan,kesehatan dan kekerasan masih lebih buruk dibandingkan dengan kaum pria,”jelas Nurdin.

Aksi yang dilakukan dengan turun ke jalan dalam.rangka untuk berpartisipasi dalam memperingati hari perempuan internasional dengan tujuan membagun salidaritas gerakan kaum perempuan yang berjuang melawan diskriminasi dan budaya patriarki yang menomor duakan kaum perempuan.

Untuk itu adapun tuntutan yang kami suarakan adalah sahkan UU Pelecehan anti kekerasan seksual,hentikan kekerasan terhadap perempuan diruang publik,lawan budaya patriarki,stop kriminalisasi Jurnalistik,hentikan pemukulan terhadap mahasiswa/aktifis,hentikan perampasan lahan petani dan tanah adat,tutup tempat prostitusi dan buka lapangan pekerjaan,pekerjakan kembali buruh FMI yang di PHK sepihak,pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla harus memastikan seluruh pengusaha Jepang mematuhi hukum yang berlaku di Insonesia,”tandas Nurdin.

Reporter : Aris Wuarbanaran

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Bertemu Dengan Tokoh-Tokoh Agama Murad Tegaskan Komitmen Bereskan Ketimpangan

AMBON,N25NEWS.COM-Gubernur Maluku Murad Ismail menggelar pertemuan bersama dengan para tokoh-tokoh agama se-Maluku di ruang rapat …