Home / Kab SBT / Komisi A Harap Pemda Evaluasi BPN dan BPNA
anggota Komisi A DPRD kabupaten Seram Bagian Timur, Nuzul Rumain

Komisi A Harap Pemda Evaluasi BPN dan BPNA

SBT,N25NEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan mengevaluasi seluruh Badan Permusyaratan Negeri serta Negeri Administratif  (BPN/BPNA) di daerah ini. Evaluasi harus dilakukan sebelum pelantikan ketua dan anggota badan legislatif di desa itu serta sebelum pemilhan kepala desa serentak

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD kabupaten Seram Bagian Timur, Nuzul Rumain saat sidang Paripurna dalam rangka tutup buka sidang di gedung DPRD kabupaten SBT pada, Selasa (4/8) malam.

Nuzul Rumain yang merupakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini  mengatakan, evaluasi itu nanti, guna memastikan, ke depan tidak ada masalah terkait legalitas BPN atau BPNA.

“Saya berharap, sebelum pemilihan kepala desa,  Pemdes harus mengevaluasi  seluruh BPN serta BPNA yang ada di kabupaten Seram Bagian Timur. Apakah BPN  itu dipilih langsung oleh masyarakat melalui forum musyawarah desa atau ditunjuk oleh kepala desa,”katanya.

Hal itu juga mengingat karena  dalam waktu dekat pemerintah daerah melakukan pelantikan terhadap BPN serta  BPNA. Dan, BPN serta BPNA yang akan berwenang membentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa masing-masing.

“Bila tidak dilakukan evaluasi,  saya khawatir, ada BPNA yang diangkat tanpa melalui forum musyawarah desa,”ujarnya.

Rumain mengingatkan, jangan sampai Surat Keputusan  (SK) bupati tentang pelantikan BPNA digugat, karena proses awalnya dinilai cacat prosedur akibat ditunjuk oleh kepala desa, bukan melalui forum musyawarah desa.

“Nanti ada pihak yang bisa menggugat SK tersebut, karena BPNA tidak direkrut sesuai dengan amanat UU nomor 6 tahun 2014, pasal 58,” katanya.

Rumain melanjutkan, sebagaimana diketahui,  semangat Undang-Undang  UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah  mewujudkan desa yang maju, kuat, Mandiri, berkeadilan dan demokratis.

Berpatokan pada visi Undang-undang nonor 6 Thun 2014 tentang desa, maka ada kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dan juga kewenangan yang dimiliki oleh BPN atau BPNA. Sehingga, BPN serta BPNA harus melalui forum musyawarah desa.

“Oleh karena itu, saya berharap, sebelum pemilihan kepala desa harus mengevaulasi seluruh BPNA di  kabupaten SBT,”tegas Rumain.

Oleh : Yatie. R

About admin

Check Also

Soal Pembangunan Rumdis DPRD SBB, Rotasouw Memilih Prioritaskan Kepentingan Rakyat

PIRU,N25NEWS.COM  –  Pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) untuk pimpinan maupun anggota  DPRD Kabupaten SBB, meskipun dinilai …