Komisi VII Dukung Maluku Miliki PI 10 Persen Blok Masela

AMBON,N25NEWS.com-Komisi VII DPRD RI mendukung participating interest (PI) 10 persen pengelolaan Lapangan Gas Abadi Blok Masela menjadi milik Provinsi Maluku.

Penegasan ini,disampaikan Ketua Komisi VII DPRD RI,Sugeng Suprawoto,saat bertatap muka dengan Gubernur Maluku,Murad Ismail,dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku.

“Kami,Komisi VII DPR RI minta kepada Kementerian ESDM untuk memberikan PI 10 persen Blok Masela sepenuhnya kepada masyarakat Maluku,apalagi platform Masela ini adalah onshore,sehingga secara administratif,secara geografis,menjadi haknya dari masyarakat Maluku,”kata politisi Partai Nasdem ini,saat rapat dengar pendapat bersama Gubernur Maluku dan mitra Komisi VII di Santika Hotel,Ambon kamis (19/12).

Adapun,dalam rapat itu pula hadir berbagai mitra strategis Komisi VII DPR RI,termasuk pula BPH Migas,SKK Migas,Inpex dan Shell.
Lebih lanjut Sugeng mengatakan,dukungannya atas kesiapan Maluku yang berencana mempercepat waktu pembebasan lahan dan analisa dampak lingkungan (AMDAL) Blok Masela,sebagaimana diyakinkan oleh Gubernur,bahwa akan menyelesaikan tahapan itu hanya dalam kurun waktu dua tahun yakni sampai 2020.

Menurutnya lagi,sepanjang itu tidak bertabrakan dengan regulasi,maka lebih cepat Blok Masela berproduksi itu jauh lebih baik.

“Kita berusaha untuk tetap proven,semua tetap by low.Tapi kalau secara aturan bisa cepat,kenapa harus lambat ? syukur-syukur produksi bisa di tahun 2024 sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Maluku.Karena itu pak gubernur bilang urusan AMDAL dan pembebasan lahan bisa diselesaikan sampai 2020,kenapa tidak,”tanyanya.

Sebagai Komisi VII di DPR RI yang membidangi energi,riset dan teknologi,serta lingkungan hidup,pihaknya mendukung apabila pihak investor dalam hal ini Impex juga menginginkan tahapan konstruksi sudah bisa berjalan di tahun 2021 mendatang.

“Kami sangat support,investor juga harus diberikan insentif,kalau disentif kecuali di melanggar aturan,”ujarnya.
Sementara itu,Gubernur Maluku,Murad Ismail pada kesempatan yang sama,sebelumnya telah menyampaikan kesiapan Maluku antara lain lahan,penembangan SDM,bahkan juga telah siap aspek penawaran PI 10 persen.

“Kami telah mengeluarkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan seluas 1.407 hektar,untuk lokasi pembangunan infrastruktur LNG (onshore),juga telah membentuk tim pengadaan lahan infrastruktur di Kabupaten KKT,untuk pembangunan infrastruktur utama dan pendukung.Tim dari SKK Migas,Impex dan Pemda Maluku sudah turun ke Tanimbar dan didampingi Pemda Kabupaten setempat,”ungkapnya.

Dari kesiapan penembangan SDM,pada 23 November 2019,pihaknya telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemda Maluku dengan BP Jamsostek,dalam rangka pelaksanaan pelatihan pra kerja,bagi 400 pencari kerja lulusan SMA sederajat di Provinsi Maluku.BP Jamsostek bahkan mendepositokan dana senilai Rp.1,1 triliun di Bank Maluku dan Maluku Utara untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami telah menyurati Kepala SKK Migas,untuk menginformasikan kebutuhan tenaga kerja,di Blok Masela sesuai kualifikasi yang dibutuhkan,”jelasnya.
Sedangkan soal PI 10 persen,Pemda Maluku,telah menyurati Kepala SKK Migas,tertanggal 6 November 2019,perihal penawaran PI 10 persen di wilayah kerja Blok Masela,Bula dan non Bula kepada Pemda Maluku,pada 5 Desember 2019,kepada SKK Migas juga menyurati Pemda Maluku perihal penawaran PI 10 persen wilayah kerja Seram Bula dan wilayah kerja Seram non Bula.

“Saat ini Pemprov Maluku,sesuai dengan kewenangannya,sedang dalam tahap meyiapkakan BUMD,sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam,Permen ESDM No.37/2016,untuk menerima PI 10 persen diwilayah kerja Masela Bula serta jasa penunjang lainnya.Untuk itu,kami minta apa yang menjadi hak kami,jangan lagi diganggu oleh pihak manapun,tandas Murad Ismail.

Sumber : Humas Pemprov Maluku
Editor : Aris W

Check Also

Kembali Dari Diklat E-PNS Di Bogor 30 ASN Maluku Langsung Dikarantina

AMBON,N25NEWS.com- Sebanyak 30 ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang mengikuti Diklat E-PNS pola …