Home / Kota Ambon / KPK finalkan Program Berantas Korupsi Terintegrasi Di Maluku
Penandatangan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegras oleh Salah Satu Perwakilan Pejabat Maluku Tenggara Barat, (26/04) di Balai Kota Ambon

KPK finalkan Program Berantas Korupsi Terintegrasi Di Maluku

AMBON,N25NEWS.COM – Dengan menggandeng seluruh stakeholder pada ke 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, kini KPK telah memfinalkan program Rencana Aksi Pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Ini merupakan aksi lanjutan acara penandatangan komitmen Se- Provinsi Maluku yang di gelar beberapa bulan lalu pada kantor Gubernur Maluku,” ujar Misbah Taufik Rohman, selaku Kepala Satgas Wilayah IX Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI.

Rohman mengakui, aksi tersebut bukan lagi sebuah komitmen melainkan sebuah aksi nyata serta lebih reel. Oleh sebab Korupsi berdampak merusak dan tidak baik.

“Masyarakat kita membutuhkan program infrastruktur, program pendidikan dan pengembangannya. Hal ini kemudian bisa terhalang apabila korupsi masih merajalela dimana-mana,” pungkasnya.

Ditambahkannya, Indonesia merah terkait fakta persepsi dimana nilai indeks angkanya 37 per skala 100 ini bukan hanya menunjuk pada program dasar terpenuhi, akan tetapi terhadap persepsi publik.

Untuk itu, KPK RI mendorong komitmen serta kerja nyata daripada ke-11 Kabupaten/kota di Provinsi Maluku melalui penandatanganan Rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi.

Selain mendorong komitmen bersama, oleh Rohman ditekankan aksi nyata pemberantasan korupsi terintegrasi berpatokan pada sembilan sektor utama pemda Maluku diantaranya, E-Planning dan E-Budgets, Pengadaan barang dan jasa. PTSP, penguatan APIP, Manajemen APIP, Managemen ASN, Pendapatan, Dana desa, Barang milik daerah,serta Standar strategis.

” Oleh karena itu, KPK hadir di Kota Ambon untuk mendampingi supaya 9 fokus kegiatan tersebut guna dapat terlaksana serta tata kelolanya dapat berjalan dengan baik.

Hal ini pula berhubungan dalam tugas pokok dan fungsi KPK RI yang tertuang di dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang, Pencegahan , monitoring, penindakan dan fungsi koordinasi dan supervisi Tipikor.

Di tempat yang sama, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menuturkan selama ini memang kita melihat KPK itu seperti momok bagi kita.

Baca juga :   Harga Telur Ayam di Pasar Ambon Turun

Namun dalam tahun terakir ini KPK berhasil merubah pandanagan masyarakat, dengan lebih mengintensifkan kegiatan-kegiatan preventif di antaranya rencana aksi pencegahan sebagai tindak lanjut dari pada komitmen kita pada januari lalu.

“Dengan tuntunan dan bimbingan yang telah dilaksanakan oleh KPK kepada seluruh kepala daerah, dan inspektur kita berharap dapat terhindar dari tindakan kopupsi itu sendiri,” Tandanya.

“Mari kita bersama dengan tuntunan dari KPK agar kiranya rencana aksi ini kita implementasikan dalam bentuk aksi-aksi kongkrit, dalam setiap implementasi kegiatan publik pada masing-masing daerah, agar bisa menghasilkan hal-hal yang positif,” tutupnya. (Amy Latuny)

 

About admin

Check Also

Pemkot Ambon Tegaskan Segera Tetapkan Peta Batas Wilayah

AMBON,N25NEWS.COM – Untuk memperbaharui batas administrasi sebuah pemerintahan, Pemerintah Kota Ambon kini menegaskan kepada seluruh …