Home / Hukum dan Kriminal / Kuat Dugaan Ada Korupsi Berjamaah Diproyek RKB SMPN 2 Ambon Jaksa dan KPK Diminta Turun Tangan

Kuat Dugaan Ada Korupsi Berjamaah Diproyek RKB SMPN 2 Ambon Jaksa dan KPK Diminta Turun Tangan

AMBON,N25NEWS.COM – Makin kuat dugaan adanya korupsi berjamaah pada proyek Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 2 Ambon melalui dana bantuan subsidi Alokasi Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 3.273.795.000.  Terhadap dugaan itu meminta pihak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan  Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun langsung memeriksaan penggunaan anggaran tersebut.

Hal dikarenakan, perentukan awal anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih sesuai draf yang diusulkan pihak sekolah melaui mantan Kepsek SMPN 2 Ambon sesuai arahan Kementerian Pendidikan RI, diperuntukan untuk 18 RKB dengan menggunakan sisitim soakelola.

Tetapi setelah adanya pergantian Kepsek yang baru, draf yang sudah disepakti dengan pihak Kementerian Pendidikan tidak dilaksanakan sesuai draf, sehingga melalui konslutan draf tersebut dirubah menjadi enam RKB, sehingga dugaan kuat ada penyimpangan uang negara.

Menyikapi dugaan tersebut akademisi Universitas Kristen Indeonseia Maluku (UKIM) Negeri Ambon Dr Horbet Soselissa pada N25NEWS.COM, Minggu(4/11) menegaskan, kepada pihak Kejaksaan dan KPK untuk segera mungkin membentuk tim investigasi terhadap proyek RKB di SMP Negeri 2 Ambon, sebab kemungkinan dugaan korupsi berjamaah bisa saja terjadi, mengingat aliran dana sebelum masuk lewat rekening sekeloh, dari Kementerian Pendidikan dana tersebut masuk lewat rekening Dinas Pendidikan Kota Ambon yang secara bertahap masuk lewat rekening sekolah dengan rincian, 30 persen selama tiga kali dan terakhir 40 persen.

Dimana penetapan enam RKB sesuai papan proyek yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Ambon yang jelas disitu tercatat bahwa penggunaan dana dalam bentuk swakelola melalui pembentukan panitia pembangunan di sekolah dengan waktu kerja  160 hari.

Anehnya pantia yang dibentuk berdasarkan SK Kepsek SMPN 2 Ambon yang lama dan kemudian diganti dengan SK berdasarkan Kepsek yang baru,  panitia hanya dijadikan sebagai boneka sehingga segela kebijakan yang diambil Kepsek maupun oknum pejabat di Dinas Pendidikan, tanpa diketahui panitia bahkan tidak pernah dilibatkan, sehingga ini sudah menyalahi aturan penggunaan dana swakeloa. Termasuk penunjukan Anwar sebagai orang yang bertanggungjawab atas proyek tersebut.

Bahkan penunjukan M Salatalohi sebagai pengawas konsultan juga ada campur tangan Kadis Pendidikan lantaran yang bersangkutan merupakan adik kandung dari Kadis Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi yang juga turut andil dalam proyek tersebut.

Oleh sebab itu menurut Soselissa, kebijakan yang diambil dalam proyek tersebut secara  tidak langsung sudah menyalahi aturan, karena apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan draf yang diusulkan.

“Kalau memang proyek bermasalah, nantinya akan dilihat sesuai prosedur yang berlaku, karena semua alokasi anggaran ada pos, posnya itu prosedur operasional standar sesuai dengan regulasi yang berlaku, berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemerintah yang  memberikan dana tersebut kepada SMPN 2 Ambon, tetapi jika dana tersebut disalah gunakan, maka akan berdampak pada kelangsungan pendidikan tersebut, baik secara sarana prasarananya sehingga hal-hal yang menyangkut dengan penggunaan anggaran harus bisa ditransfaransi, sehingga bisa  melahirkan sekolah yang berkualitas, tetap jika ada kucing dalam karong ini akan kacau pendidikan, ”jelasnya.

Ia juga meminta pihak Kejaksaan maupun KPK harus bisa melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan anggaran proyek RKB di SMPN 2 Ambon, sebab uang negara yang diberikan itu juga harus diperiksa pengelolaanya sesuai draf atau juknis yang telah disepakati, sehingga jika itu dikerjakan tidak sesuai draf sebagai lembaga pemeriksaan keungan Nagara, KPK berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan.

Terkait dengan hal tersebut pihak penegak hukum juga diminta agar tidak tembang pilih dalam mengusut oknum-oknum yang nantinya terlibat dalam proyek tersebut, kendati itu Walikota , Kadis Pendidikan maupun Kepsek agar nantinya diproses sesuai hukum  yang berlaku jika memang ada penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.

Permintaan yang sama juga disampaikan Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Maluku Edwin L Akihary yang meminta pihak Kejaksanan untuk segera mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan anggaran negara dalam proyek RKB SMPN 2 Ambon.

Untuk diketahui JPKP merupakan salah satu organisasi yang dibentuk Presiden RI Joko Widodo diseluruh Indonesia termasuk di Maluku untuk mengawal seluruh proyek pusat yang ada di daerah-daerah, termasuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam menangani persolan yang menyangkut dengan kebijakan Pemerintah.

“Kita juga akan menyanpaikan persoalan ini juga ke pusat, agar pihak Kementerian Pendidikan juga mengetahui, untuk selanjutnya disampaikan ke Presiden selaku yang menyetujui adanya pemberian bantuan ke SMPN 2 Ambon,”tegasnya.

Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 3 miliar lebih dengan hanya dibangun enam RKB, itu terdapat selisi kelebihan anggaran yang cukup besar keuntungannya, jika dibandingkan dengan draf awal 18 RKB.

Meskipun dengan alasan harga barang yang mahal, tidak serta merta hanya dibangun enam RKB, tetapi bisa turun dari 18 menjadi 15 RKB, tetapi yang terjadi sudah dipastikan ada penyimpangan anggaran.

“Setahu saya, biasanya satu nilai RKB dalam skla proyek di Maluku itu berkisar Rp 120 juta hingga 150 juta per unit, sehingga kalau kita hitung nilai bantuan yang ada Rp  3.273.795.000 , ada selisih kelibihan sebesar Rp 2 miliar lebih, itu kalau kita kalikan dengan satu unit Rp 150 juta, ini gila sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan,”ucap Akihary.

Apa lagi dalam pengelolaan anggaran meupun penunjukan pelaksanaan proyek tidak melibatkan pantia, ini juga merupakan temuan yang harus segera disikapi penegak hukumn untuk segera mengambil langka tegas untuk memeriksa pengelolaan anggarannya.

“Kalau itu terbukti, tidak bisa hanya bisa melibatkan satu orang, pasti ada oknum lainnya yang bermain dibalik ini semua, bahkan indikasinya juga bisa melibatkan Walikota Ambon, kalau itu terbukti tapi kalau saya, itu pasti ada penyimpangan, tinggal bagaimana penegak hukum yang menenganinya,”cetusnya.

Oleh : Gali M

About admin

Check Also

Kejari Namlea Mantahkan Laporan Peyalahgunaan ADD/DD di Elara dan Selasi Ambalau

AMBON,N25NEWS.COM – Bukan saja Gerakan Mahasiswa Pemerhati Rakyat Maluku (The action student of observer society), …