Breaking News

Kunjungi Areal Loging CV Titian Hijrah, DPRD SBB Belum Rilis Hasil Kajian

PIRU,N25NEWS.COM -DPRD SBB akhirnya memenuhi janjinya untuk melakukan tinjauan Lapangan (On The Spot) Ke CV Titian Hijrah di Kecamatan Teluk Elpaputih pada hari ini Sabtu (2/2) ini terlihat dari postingan dua Anggota Komisi B DPRD SBB, masing-masing Salim Huath dan Adie Soebeno pada akun media sosialnya.

Sebelumnya, dalam rapat mediasi yang mempertemukan unsur pimpinan dan sejumlah anggota DPRD SBB, Keluarga Ahli waris Wattumanella dan Wakil Direktur CV Titian Hijrah,
an Bandjar ,tercetus pendapat untuk melakukan kajian lapangan terkait aktifitas loging CV yang telah beroperasi sejak 2017 itu,

Dalam Rapat mediasi yang berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD SBB , pada Senin, 14 Januari lalu itu, anggota DPRD SBB, Abdul Mugny Rumalutur menyatakan bahwa setiap kejadian yang berlangsung di Seram Bagian Barat wajib hukumnya ditanggapi oleh Anggota DPRD sesuai norma dan Etika.

Karena itu, sebaiknya dilakukan kunjungan on the spot ke lapangan dulu, sehingga dapat diketahui secara mendetail apa yang telah Perusahaan (CV Titian Hijrah) lakukan di sana dan apa yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme, ataupun sudah sampai dimana pentahapan pembibitannya yang ada di Desa Suli itu.

“Kita tidak Perlu mendengar bisikan kiri dan kanan itu tidak perlu “tegasnya
Menurutnya kunjungan/ tinjauan lapangan juga berguna untuk memperjelas persoalan tapal batas antar Desa di lokasi loging.
Rumalutur juga menyarankan penjelasan Perusahaan bahwa telah berkontribusi banyak bagi SBB, tidak perlu ditanggapi balik oleh Anggota DPRD, bahwa perusahaan telah meraup keuntungan yang lebih besar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Kita (DPRD SBB )Provinsi dan mengecek “Dana Bagi Hasil Daerah” sesuai dengan hasil kayu yang telah diambil oleh perusahaan tersebut.

Sementara Markus Tuhenay mengungkapkan, pentingnya DPRD SBB untuk melakukan “on the spot” di lapangan, karena lahan penebangan yang luasnya mencapai 1864 Ha diduga telah masuk ke wilayah hutan lindung.

“Saya curiga lahan ini sudah masuk di hutan lindung, oleh sebab itu Saudara kepala Bappeda, Kami mintakan peta, karena selanjutnya Kita harus on the spot ke lapangan, supaya tahu batasnya darimana ke mana ” tegas Tuhenay.

Tuhenay juga menyoroti ijin perkebunan yang harus transparan, sehingga tidak menimbulkan polemik yang bisa menimbulkan konflik di Masyarakat setempat.

Pasalnya menurut Tuhenay, lembaga DPRD mempunyai kewajiban moral untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi Masyarakat.

Bahkan Tuhenay meminta Pimpinan DPRD SBB, supaya tegas terhadap Pemda SBB, sehingga segala hal yang menyangkut ijin PT Titian Hijrah, harus disampaikan juga ke DPRD, sehingga bisa diversifikasi apa sudah memenuhi syarat atau belum.

Tuhenay juga menuding, kontribusi jalan yang telah Perusahaan buatvkepada Masyarakat, seperti dalam penjelasan Wakil Direktur CV Titian Hijrah, Burhan Bandjar adalah tuntutan perusahaan untuk mengeluarkan kayu dari areal loging bukan kontribusi bagi Masyarakat.
“itu tuntutan perusahaan untuk menjual kayu dan Imbasnya bukan kepada masyarakat” tegas Tuhenay.

Legislator Asal Partai Demokrat ini juga, menyoroti kontribusi Perusahaan terhadap daerah yang telah melakukan aktifitas loging sejak dua tahun lalu, tapi tidak ada kontribusi bagi daerah, selain itu juga pembibitan yang dilakukan diluar wilayah SBB juga dianggap tidak memberdayakan potensi masyarakat SBB.

Sementara hasil kajian tinjau lapangan tersebut Ketika di konfirmasi ke Anggota komisi B DPRD SBB Salim Huath, Huath berjanji akan membeberkan secara lengkap saat bertemu dengan jurnalis media ini.

Penulis : Nicko Kastanja

Editor   : Redaksi

About admin

Check Also

Gelar Konsultasi Renstra , Staf Ahli LPPM Paparkan Kondisi Riil & Peluang Buano

PIRU,N25NEWS.COM – Dalam rangka merevitalisasi kearifan lokal untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan di …