Lahan RM Ayah Masih Bersengketa,Kuasa Hukum Kel Palar Pertanyakan Rencana Pengukuran Oleh BPN Kota Ambon

AMBON,N25NEWS.com – Rencana Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon untuk melakukan proses pengukuran di lahan RM Ayah di jalan Sam Ratulangi Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang masih bersengketa di pertanyakan Kuasa Hukum keluarga Pallar Johanis L.Hahury.SH.

Menurut kuasa hukum keluarga Etty Rasyid Palar, Johanis L. Hahury bahwa sengketa tanah pada objek tersebut merupakan bekas dari tanah Eigendom Verperponding nomor 1870 seluas 85 meter persegi yang berdasarkan Surat keterangan Kepala Inpeksi Agraria Maluku nomor 60/1967 tanggal 27 Desember 1967 dikuasai oleh Hendra Satya Tan Palar.

Dari tanah tersebut kata Hahury, pihak keluarga ahli waris Etty Rasyid Palar mengajukan permohonan hak pakai sehingga BPN Kota Ambon mengeluarkan hak pakai. Namun dalam perjalannanya ada pihak lain yang menempati lokasi objek tersebut .

“Kalau hak pakai, secara hukum ada perioritas yang diberikan jika pemegang hak pakai mengajukan peningkatan kepemilikan atau status kepemilikan status tanah. Jadi dari sisi hukum keluarga Palar pada posisi yang kuat dan benar,”tambahnya.

Lamjut Hahury,keluarga Palar memiliki hak untuk menguasai dan memiliki objek tanah tersebut. Namun demikian, Petrus Sayogo alias Go Kim Peng membeli rumah milik keluarga Soukota Luhukay tertapi tidak membeli tanah, tiba-tiba BPN mengeluarkan sertifikat tanah sehingga keluarga Palar menggugat BPN.

Dalam gugatannya, keluarga Palar memenangkan sengketa sehingga BPN membatalkan sertifikat atas nama Petrus Sayogo alias Go Kim Peng. Selanjutnya, sengketa lahan tersebut bahkan sampai ke tingkat kasasi di Mahkama Agung dan putusannya sudah inchrah.

Dalam perjalanannya jelas Hahury, Lenny Christanto membeli tanah tersebut dari Petrus Sayogo alias Go Kim Peng . Sehingga terjadi sengketa dan sling gugat menggugat antara Lenny Christanto dengan keluarga Palar kurang lebih sebanyak empat kali.

“Dalam putusan kasasi nomor 174 yang diajukan oleh Lenny Christanto (Pemohon Kasasi) saat di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon keluarga Palar (Termohon kasasi) memenangkan perkara tersebut. Kemudian Lenny Christanto mengajukan kasasi sehingga keluarlah putusan nomor 174,”ujar Kuasa Hukum Keluarga Palar Johanis L. Hahury.

Anehnya, kata dia, dalam konsep kasasi, keluarga Palar sebagai pihak termohon kasasi Pengadilan Negeri Ambon tidak memberikan pemberitahuan kasasi yang menerangkan bahwa keluarga Palar sebagai pihak dalam kasasi.

Saat diberikan kuasa oleh keluarga Palar, pihaknya telah menyurati PN Ambon untuk menanyakan hal tersebut. Namun hingga saat ini sekira empat bulan pihak PN Ambon tidak pernah menjawab surat tersebut.

“Inilah salah satu masalah yang paling aneh yang kita hadapi saat ini. Kok sudah kurang lebih empat bulan PN Ambon tidak pernah membalas surat kami mengenai keluarga Palar sebagai pihak dalam kasasi? ada apa dibalik semua ini?,”kesalnya.

Dalam perkembangan selanjutnya pihak Lenny Christanto karena bagian dari pemenang dalam perkara 174 kemudian mengajukan permohonan perintah eksekusi kepada Pengadilan Negeri Ambon. Dalam permohonan eksekusi ternyata surat keterangan dari pihak pengadilan menerangkan bahwa tanah atau objek tersebut sudah dikosongkan dan eksekusi telah berjalan, namun kenyataannya tidak ada eksukusi ril atau pengosongan atas objek tersebut.
Dengan demikian berdasarkan keterangan palsu dalam surat keterangan berita acara eksekusi dan kuasa hukum Lenny Christanto kemudian pihak keluarga Palar melapor pidana ke Polda Maluku atas dugaan pemalsuan surat.

Baca juga :   Christina Tahya Minta Hakim Menghukum Pelaku Pembunuhan Adiknya Seberat- Beratnya

namun dalam proses pidananya pihak keluarga Palar sangat keberatan dengan cara-cara yang dilakukan oleh pihak Reskrimum Polda Maluku karena dalam proses penyelidikan laporan tersebut ada beberapa aturan hukum yang dilanggar yakni azas peradilan yang tepat, dimana perkara sudah dilaporkan sejak tanggal 24 Januari 2020 namun proses penyelidikannya sangat lama.

Kemudian didalam SP2HP yang disampaikan kepada keluarga Palar sebagai pelapor dan korban Reskrimsus juga diduga melanggar azas transparan dan akuntabilitas sesuai dengan perkap. Mestinya mereka (Reskrimsus) harus menjelaskan apa saja yang telah dilakukan dalam proses penyelidikan dan alasan hukum sehingga laporan tersebut dihentikan, tandasnya.

Pihaknya menduga ada keberpihakan dalam melakukan penyelidikan terhadap pihak tertentu. Padahal dalam perkap prinsip hukum harus dijelaskan oleh Reskrismum mengenai alasan laporan perkara dihentikan.

“Kami sangat meragukan indepensi dari reskrimsus dalam menangani laporan kami. Sehingga kami sudah mengajukan surat keberatan dan meminta agar kapolda Maluku menangani kasus tersebut,”pungkasnya.

Dia menambahkan bahwa meski objek tersebut masih dalam sengketa namun pihaknya mendengar akan dilakukan proses pengukuran oleh pihak BPN Kota Ambon. Padahal keberatan atas masalah tersebut sudah disampaikan sebanyak tiga kali.

Dengan demikian, berdasarkan prosedur perundang-undangan menjelaskan bahwa apabila masalah tanah sedang dalam objek sengketa sebegaimana dalam PP nomor 24 tahun 1997 pasal 48 tentang pendaftaran tanah.

Kasus ini kan sedang dalam proses perlawanan, tapi mengapa tiba-tiba BPN mau melakuka pengukuran. Mestinya proses pendaftaran tanah harus dimasukan dalam formulir dan ditempelkan 30 sampai 60 hari dikantor kelurahan, dan ditempat-tempat umum lainnya. sehingga jika ada keberatan dari pihak-pihak tertentu dan dapat mengajukan keberatan.

Anehnya berdasarkan keterangan dari kepala seksi pengukuran BPN Kota Ambon, Josep mengatakan bahwa yang menyuruh BPN untuk melakukan pengukuran adalah tiga oknum polisi dan dirinya minta dari wartwan untuk mengejar siapa nama polisi tersebut, karena saya akan melaporkan maslah ini sampai ke mabes polri, tegas dia.

Sementara itu, kepala seksi pengukuran BPN Kota Ambon, Josep Liberi saat ditemui Kamis (16/7) diruang kerjanya kemarin mengaku kegiatan pengukuran dilakukan berdasarkan pelayanan public dan pihak BPN tidak bisa menolak pelayanan.

” Hari ini (kemarin) rencanan akan dilakuka kegiatan pengukuran, namun karena satu dan lain hal pengkuran tersebut ditunda,”Jelas Josep.

Mengenai pengukuran, pihaknya menjelaskan bahwa dilakukan berdasarkan sengketa lahan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap Pengkuran dilakukan dengan dasar bahwa objek sengketa tersebut sudah inchrah atau memiliki kekuatan hokum tetap.

Check Also

Jaksa Tuntut Adiman Nurlette 16 Tahun Penjara

MASOHI,N25NEWS.com – Jaksa Penuntut Umum yang di Ketuai oleh Ronald Rettob menuntut terdakwa Adiman Nurlette …