Breaking News

LAMI Maluku Ancam Lapor Proyek BPJN Ke KPK

AMBON,N25NEWS.COM -Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) wilayah Maluku mengancam dengan tegas akan melaporkan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Maluku dan Maluku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pasalnya terdapat beberapa proyek mangkarak yang terkesan didiamkan saja.

Terhadap itu LAMI Maluku meminta Kepala BPJN Maluku dan Malut untuk mengintruksikan kepada PPK dan pihak kontraktor agar serius dalam mengkoordinasikan berbagai pekerjaaan proyek APBN.Demikian penegasan disampaikan Ketua DPD LAMI Kabupaten SBB Taufik Basami pada koran ini via selulernya, Selasa(16/7).
Menurutnya, berbagai proyek yang nilainya puluhan miliar melalui dana APBN yang dikerjakan pihak kontraktor, realitas di lapangan masih banyak yang di kerjakan molor dan tidak selesai dalam waktu yg telah di tentukan, sehinggga bisa dikatakan mangkarak alias dibiarian begitu saja.

Menurut dugaan LAMI hal tersebut ada unsur kesengajaan yg di lakukan hingga sampai saat ini proyek tak kunjung selesai.

“Gimana, jika tidak ada itikad baik dari kontraktor dan pihak balai, kami yakin saat ini proyek tersebut sudah selesai, Ataukah jangan sampai karena mereka bukan putra putri atau anak kandung negeri ini hingga mereka kurang serius, Negara Telah Mengalokasikan Dana untuk pembangunan di negeri ini, tapi yg menanganginya juga tidak serius Alhasil negara yg dirugikan miliaran rupiah,”pungkasnya.

Namun sayangnya masalah tersebut dapat diselesaikan, jika pihak BPJN dan kontraktor berani untuk menjelasakan apa yg terjadi dan faktor yg menyebabkan pekerjaan tidak terselesaikan sesuai jadwal,
Dia mencontohkan, proyek pembangunan jembatan Wae Lao, Desa Laimu, kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan nilai sebesar Rp 22,1 milia lewat dana APBN 2018 yang di kerjakan pihak kontraktor atas nama PT Buli Bangun milik
Banjar Nahor hingga saat ini terkesan amburadul dan belum terselesaikan sesuai jatuh tempo.

Baca juga :   Lapangan Merdeka Akan Ditambah Rumput Sintetis KNPI Dan FPOM Maluku Apresiasi Langkah Gubernur

Oleh sebab itu selaku pihak kontraktor PT Buli Bangun harus bertanggung jawab dan cepat menyelesaikannya proyek yg harus selesai pada bulan April.

Anehnya pihak BPJN tetap meberikan proyek yang ada di
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) proyek jalan Masiwang Airnana dengan anggaran puluhan miliar, harus di bangun dari Masiwan hingga air Nanang ternyata baru di bangun dari Masiwan sampai ujung kecamatan Tutuk Tolu dan lansung loncat ke Kecamatan Lianfitu.
Semertara kecamatan Kian Darat terkesan di biarkan begitu saja oleh
pihak kontraktor Bajar Nohar dan Tanjung yang juga diduga mengambil material dari kali/sungai tanpa ijin pemda.

Bahkan tidak ada kejelasan ke masyarakat pemilik lahan dan desa di mana material tersebut di ambil.

“Awalnya info akan di ganti rugi atau membanyar ke pihak desa nyatanya sampai hari ini, tidak ada kejelasan. Kami mempertegas kepada pihak balai bahwa nama perusahan dan kontraktor ini harus menjadi catatan khusus agar mereka tidak boleh lagi mengerjakan proyek di daerah ini karena terkesan tidak ada niat baik untuk membangun daerah ini. Dan kami meminta pihak kejaksaan unk segera memanggil pihak terkait unk memintai kejelasan jika terbukti merugikan keuangan negara dan cukup bukti maka kontaktor ini harus segera di tahan,”pinta Basami.

Bukan hanya itu LAMI juga akan berkoordinasi dengan LAMI pusat untuk melaporkan hal tersebut kepihak KPK, setelah mengumpulkan bukti-bukti atas mangkraknya proyek BPJN.

Reporter :Gali M

Editor : Redsksi

About admin

Check Also

Ketua DPD KNPI,Berharap Semua Pihak Dukung Kongres GMNI di Ambon

AMBON,N25NEWS.COM-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Maluku Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku M. Faisal Saihitua …