Breaking News

LAMI Maluku Tantang Kejati Usut Kejahatan BWS

AMBON,N25NEWS.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ditantang usut dugaan kejahatan dan tindakan yang merugikan negara miliaran rupiah. Pasalnya berbagai persoalan yang menyangkut dengan berbagai proyek miliaran rupiah yang menggunakan dana APBN terkesan berjalan ditempat alias tidur.

Dalam rilis yang diterima N25NEWS.COM Rabu(31/7) Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Maluku Jalil Rumfot menegaskan, bahwa sejauh ini pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku selama menjalankan program kementerian untuk membangun bangsa tidak berjalan seiring dengan visi misi nasional. Bahkan BWS apa yang selama ini dikerjakan tak laput dari berbagai bermasalah yang ujung-ujungnya masuk dalam rana hukum.

Bahkan masalah yang terjadi dari tahun-ketahun terhadap satu proyek yang bermasalah tidak ada satupun yang menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan terhadap pihak-pihak yang menangani satu proyek, ironisnya lagi bukannya diberi blacklist tetapi pihaka BWS tetap masih saja memberi kepercayaan pada pihak kontraktor untuk mengerjakan proyek lain.

Akibatnya realita proyek pekerjaan yang terjadi dari tahun ke tahun selalu saja dibelunggu masalah, bahkan masalah yang terjadj tidak ada satupun yang menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan BWS selanjutnya.

“Apakah memang semua ada skenario agar negeri ini tetap terkesan tertinggl, sementara dana APBN tetap terus mengalir, namum hasilnya hanya di nikmati sekelompok tertentu pihak BWS dan kontraktor, ataukah tidak ada niatan baik dari kepala balai dan PPK karena mereka bukanlah anak kandung negeri ini,”kesalnya.

Anehnya tidak ada satupun perbuatan yang merugikan negara miliaran rupiah akibat proyek yang diduga bermasalah, tidak satupun dari pihak BWS yang tersentuh hukum dan jika hal tersebut tetap dibiarkan berlarut-larut begiti saja, maka dipastikan praktek yang sama pasti terulang lagi.

“Kejahatan seperti ini harus ditanggapi serius oleh pihak Kejati, kalau tidak hal serupa pasti terulang kembali, “pimta Rumfot.

Ia mencontohkan, ada beberapa proyek masalah yg terjadi salah satunya yang saat ini ramai dibicarakan, seperti proyek Bendungan Waiapu di Pulau Buru, mega proyek dengan nilai anggaran Rp 2.223 Triliun itu terhenti begitu saja, tanpa ada kejelasan yang apa penyebabnya hingga.

Hingga akhirnya proyek tersebut mangkrak. Padahal awalnya telah ada kesepakatan antara pihak BWS dengan masyarakat setempat, namun karena pihak BWS belum merealisasikannya sehingga proyek tersebut terkesan terlantar begitu saja.

Bahkan berdasarkan data yang dihimpun LAMI Maluku, BWS juga belum menyelesaikan persoalan konpensasi atau ganti rugi atas lahan yang dikerjakan.

”Kami juga meminta pihak kejati dalam hal ini memanggil pihak PPK dari BWS agar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaiman solusinya, sebab kami khawatir proyek ini juga akan bermasalah seperti proyek BWS lainnya, juga belum memiiliki amdal, bahkan dikerjakan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan hingga ini berdampak pada lingkungan sekitar,”pintanya.

Selain PPK, Kepala BWS Maluku juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buahnya, sebab jika proyek ini tidak bisa jalan hingga akhir tahun maka anggarannya akan di kembalikan ke Negara dan ini sangat merugikan masyarakat Maluku.

Editor Redaksi

About admin

Check Also

BNNP Maluku Berhasil Mengungkap Dan Menangkap 2 Orang Tersangka Narkotika Jaringan Antar Provinsi

AMBON,N25NEWS.COM-Badan  Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku berhasil mengungkap dan menangkap dua (2) orang tersangka narkotika …

×

N25NEWS.com