Latuheru : Desa Merupakan Struktur Penyelenggara Pemerintah Terdepan

AMBON,N25NEWS.COM  – Desa adalah struktur penyelenggara Pemerintah terdepan, saat ini ditempatkan sesuai yang tergambar dalam program Nawacita Presiden RI Joko Widodo nomor tiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Sekertaris Kota Ambon, A.G.Latuheru pada saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) perencanaan desa tahun 2019 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon , bertempat di Marina Hotel, Selasa (11/12/18).

Menurutnya, sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa memdefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak sal usus, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistim pemerintahan NKRI.

“”Gambaran desa/negeri ideal yang di cita-citakan dalam UU desa adalah desa/negeri yang kuat, maju, maju, dan demokratis. Cita-cita yang di maksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek penyelarasan arah kebijakan untuk mengintergrasikan program dan kegiatan pembangunan tingkat kota dengan pembangunan desa,” katanya.

Selain itu, hal ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi agar negeri/desa mendapatkan informadi tentang araj kebikan pembangunan di tingkat kota, yang meliputi RPJMD Kabupaten/kota, rencana strategis SKPD, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu Bappeda-litbang telah melakukan sosialisasi rencana RPJM kepada para kepala desa, raja, dan BPD, idealnya kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kota.

”Tim penyusun RPJM desa dapat melaksanakan kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, melalui dapat pencermatan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota pada proses rapat, agar tim penyusunan RPJM desa sudah memilki dokumen perencanaan deerah,” tutur Latuheru.

 

Dijelaskannya, dengan kekuatan finansial dari beberapa sumber seperti yang telah di atur UU.6/2014 tentang desa, terutama Dana Desa (DD) , desa dapat leluasa membangun dirinya, serta pembangunan yang berlansung di desa haruslah inline dengan kota, Provinsi dan tingkat nasional yang di maksudkan dalam nawacita ke-3.

“Dalam periode RPJMD tahun 2017-2022 tag line Kota Ambon adalah Ambon City of musik, Ambon city of fish, dan Ambon city of peace sudah patsi desa-desa den negeri terun berperan dalam perwujudannya, bentuk kontribusi desa/negeri mewujudkan Ambon sebagai kota musik,”tutupnya.

Penulis    : Mendy

Check Also

Beta Sagu Maluku Dukung Agenda Kegiatan Menuju HUT Kota Ambon

AMBON,N25NEWS.com – Dalam rangka memperingati HUT Kota Ambon yang ke444 tahun 2019 ini, Pemerintah Kota …

×

N25NEWS.com