Breaking News

Luhukay : Bawaslu SBB Lakukan Pelanggaran Pidana, Sahkan Pleno Tanpa Persetujuan

PIRU,N25NEWS.COM -Salah satu saksi partai yang mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat KPUD SBB, S.J Luhukay SH menyatakan, keputusan yang diambil oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) SBB, Hijrah Tangkota yang mengesahkan hasil rekapituasi suara sementara masih ada sejumlah saksi yang belum menyetujui hasil tersebut adalah pelanggaran Pidana.

Sebelumnya, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Pilpres dan Pileg 2019 tingkat Kabupaten SBB, yang digelar di Gedung Hatutelu, Tangkota mengeluarkan statemen bahwa saksi yang menolak untuk menandatangani hasil keputusan Pleno Rekapitusi Suara adalah pelanggaran Pidana.

“Kalau menolak menandatangani itu bukan kesalahan Kita, tetapi yang akan terancam pidana adalah pihak penyelenggara yakni KPUD dan juga Bawaslu karena mengesahkan sesuatu yang salah,”ungkap Luhukay.

Adapun Pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kecamatan Kairatu, ditemukan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS)3,5 dan 9, dengan masing -masing pelanggaran,kelebihan satu suara untuk Pilpres untuk TPS 3, TPS 5,kelebihan suara untuk Pilpres dan kekurangan suara untuk DPD(Dewan Perwakilan Daerah),sementara padaTPS 9 ada kelebihan dua suara Pilpres untuk formulir C7.

Menurut Luhukay, mengacu pada pasal 63 ayat 2 Pemilihan Suara Ulang wajib dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawas TPS terdapat hal kekeliruan, dimana pada poin a) pembukaan kotak, yang kedua berkas pemungutan suara tidak dilakukan tata cara sesuai dengan Undang-Undang.
Luhukay juga mempertanyakan surat keberatannya untuk melakukan PSU , pasalnya surat tersebut ditolak KPUD SBB karena tidak memenuhi unsur materiil,” yang Beta mau tanyakan itu unsur materiil yang dimaksudkan KPUD SBB itu apa?? KPU bisa jelaskan ??,”tantangnya.

Baca juga :   Dorong Pertumbuhan Ekonomi, PLN UIW MMU Berhasil Tingkatkan Penjualan Sebesar 7,47% di Triwulan I 2019

Menurutnya, unsur materiil itu tidak diatur dalam Peraturan KPU tetapi diatur didalam PerBawaslu No 7 Pasal 9 sudah jelas yakni tempat kejadian, orang-orang di tempat kejadian, saksi dan Barang bukti.

“Tetapi di dalam kajian tidak dijelaskan itu, karena yang dijelaskan itu cuma pasal 572 atau pelaksana juga Pasal 65 PKPU No 9, Karena itu Beta merasa keberatan,terus Beta bikin rekomendasi terkait itu dan bikin surat ketiga juga untuk mengundang KPU hadir di Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kairatu untuk memberikan solusi mengenai selisih suara, pada TPS 9,5 dan 3 tetapi setelah Beta itu, undangan sampe pleno selesai KPU tidak Hadir,”urai Luhukay.

Karena itu Luhukay menyatakan kecewa atas Pembahasan Pleno tersebut,dan meminta supaya setiap pelanggaran Pemilu tidak serta merta harus di limpahkan kepada MK,karena permasakahan di MK akibat dari tata cara yang dilakukan KPU salah sehingga mempengaruhi angka.
Ia menjelaskan, menurut pasal 28 sebelum KPPS mengumumkan pemungutan suara Dia harus menjelaskan tatacara pemungutan suara kepada anggota KPPS, pada ayat 3 juga dijelaskan anggota KPPS No 2 menyerahkan surat suara sesuai jenis Pemilu yaitu Surat Suara Presiden,DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota, “bukannya memberikan 2 surat suara untuk Pilpres”cetusnya.

Reporter: Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Rombongan Kontingen SBB Dan Panitia Kesal: KMP Tanjung Sole Menunda Keberangkatan

NAMLEA,N25NEWS.COM – Ketua panitia pelaksana harian MTQ tingkat Provinsi Maluku sangat kesal dengan tindakan ABK …