Macet Transportasi Laut di Bursel “Pemda dan PT. Bipolo Gidin Malah Cuek”

BURSEL,N25NEWS.com -Badan usaha milik daerah PT. Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah 54 tahun 2017 yang mana telah menjelaskan fungsi dan tanggung jawab perusahan milik daerah (BUMD) tersebut harusnya ada transparan terhadap publik sehingga tidak berdampak negatif oleh masyarakat terkait pelayanan.

Mengacu pada pasal (8) kehadiran BUMD sangat diperioritas di kota /kabupaten dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karestrik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahan yang baik.

Sementara itu menurut salah tokoh pemuda Buru Selatan Ismail Bahta, saat dikonfirmasi wartawan di Namlea Senin (21/10/2019). Menegaskan, kondisi transportasi laut di Kabupaten Buru Selatan sudah masuk Opname.

“Kanapa demikian saya katakan opname karna sejauh ini PT. Bipolo Gidin perusahan milik daerah (BUMD) yang dipercayakan pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) sejauh ini tidak ada gerakan yang masif untuk mengatasi macetnya transportasi laut melainkan acuh-takacuh alias molor ditempat dalam menanggapi persoalan akses transportasi laut penghubung antara Kecamatan Kapala Madan, Leksula, Namrole, Waesama dan Ambalau sehingga Masyarakat buru selatan saat ini cukup resah terkait masalah angkutan laut terutama masyarakat ambalau dan kapala madan ,” imbuhnya.

Menurutnya, KMP Tanjung Kabat salah satu transportasi masyarakat antara Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan yang sudah beroprasi selama ini hanya tinggal kenangan pasalnya kapal tersebut sudah hampir setahun lebih tidak lagi beroperasi alias dok, kondisi ini tentunya cukup memperihatin masyarakat buru selatan terutama dua kecamatan yang disebutkan diatas. Olehnya itu kondisi ini mestinya di antisipasi oleh PT. Bipolo Gidin sebagai pihak yang mengelola aset daerah termasuk transportasi laut, namun sejak dok sampaikan sekarang tidak ada kebijakan yang di ambil oleh PT. Bipolo Gidin untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Baca juga :   DPRD Buru Selatan Dukung Program KKBPK Di Daerahnya

“Saya menilai tidak ada etikad baik dari PT. Bilopo Gidin dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah kondisi yang di alami masyarakat saat ini, padahal masyarakat Buru Selatan sangat berharap agar feri tanjung kabat atau kapal feri lainnya segera beroperasi kembali,” tandasnya.

Selain itu Dia juga menambahkan, Masyarakat Ambalau dan Kapala Madan saat ini kalau ke Namrole harus menggunakan transportasi Jonson dengan biaya cukup mahal, belum lagi cuaca laut yang tidak bersahabat sudah barang tentu beresiko bagi pengguna mesin tempel (jonson) ketika berhadapan dengan kondisi laut yang tidak berteman, Oleh sebab itu saya selaku pemuda buru selatan melihat kondisi masyarakat di dua kecamatan ini yang terkesan di cuekin Pemda dan PT. Bipolo Gidin, meminta segera menyelesaikan masalah transportasi laut agar bisa pulih kembali seperti semula.

Reporter : Kiswan

Editor :Redaksi

About admin

Check Also

Satu Kontener Cianida Diamankan Diskrimsus Polda Maluku Di Namlea

NAMLEA,N25NEWS.COM – Diskrimsus Polda Maluku kembali mengamankan  satu kontener bahan kimia bentuk Cianiada (CN) di …

×

N25NEWS.com