Mahasiswa Tuntut Rektor Cabut SK D.O 4 Mahasiswa Unkhair Ternate

AMBON,N25NEWS.com-Aksi solidaritas mahasiswa dari Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ambon,terkait empat (4) mahasiswa Universitas Khariun (Unkhair) Ternate yang di drop out (D.O.) karena ilmia,kritis dan benar.

Adapun dalam aksi mahasiswa yang tergabung dalam SPDK tersebut dengan menyatakan sikap bersama untuk meminta Rektor Unkhair harus segera mencabut surat keputusan (SK), D.O.nomor 1860/UN44/KP/2019 dan mengembalikan fungsi kampus sebagai ruang untuk kebebasan berpendapat dan berpikir.

“Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah,guru bukan dewa dan selalu benar dan murid bukan kerbau,soe hok gie,salam solidaritas,salam demokrasi,hidup mahasiswa,”teriak mahasiswa secara serempak,rabu (15/01/2020).

Adapun,pada 12 Desember 2019,dengan menimbang surat kepolisian nomor B/52B/XII/2019/Res Ternate perihal,surat pemberitahuan tanpa alasan yang jelas,namun Rektor Unkhair Ternate telah memberhentikan 4 mahasiswa dengan tuduhan melakukan perbuatan ketidakpatutan yang mengarah tindakan makar dan menggangu kepentingan umum.

Adapun,ke 4 mahasiswa yang di D.O.kan tersebut adalah Arbi.M Nur mahasiswa jurusan kimia FKIP semester XIII,Fahyudi Marsaoly mahasiswa jurusan teknik elektro fakultas teknik,semester XI,Ikra Alaktiri mahasiswa jurusan PKN FKIP semester V dan Fahrul Abdul mahasiswa jurusan kehutanan fakultas pertanian semester XI.

Selain itu,dalam SK nomor 1860/UN44/KP/2019 tersebut,tertera bahwa yang menjadi dasar pemberhentian ke 4 mahasiswa tersebut adalah unjuk rasa damai untuk memperingati 58 tahun Deklarasi Kemerdekaan Rakyat West Papua yang dilakukan pada 2 Desember 2019 di depan kampus Universitas Muhammadiyah Ternate.

Baca juga :   Cegah Covid-19, Madrasah Terapkan Pembelajaran Daring

Adapun,para mahasiswa melihat sama sekali tidak ada hubungan hukum yang jelas terkait SK kepolisian diatas dengan memperhatikan keempat mahasiswa tersebut karena dalam isi surat kepolisian tersebut bukan surat mengtersangkakan atau surat perintah penangkapan tindak makar atau mengganggu ketertiban umum.

Menurut mahasiswa lagi,jika surat tersebut untuk penangkapan atau menjadikan sebagai tersangka,tidak lantas Rektor memberikan SK D.O.Karena seseorang belum bisa dikatakan bersalah tanpa putusan pebgadilan yang berkekuatan hukum tetap,apalagi ke 4 mahasiswa tersebut tidak melakukan tindak pidana melaninkan dalam rangka mengekspresikan hak konstusionalnya.

Lebih lanjut,mereka (mahasiswa) melihat sebaliknya proses terhadap kesewenang-wenangan,negara tersebut merupakan sebuah keharusan dan kampus sebagai wadah yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan,seharusnya turut serta dalam mengabarkan pesan-pesan kebenaran,bukan menuduh mahasiawanya hendak melakukan tindak pidana.

“Untuk itu berdasarkan tuntutan kami diatas,maka kami menuntut segera cabut SK Rektor Unkhair Ternate dan segera pulikan hak-hak akademik,menuntut juga pertanggung jawaban pihak Universitas atas penggunaan kekerasan dalam pembubaran masa aksi,cabut surat edaran Rektor nomor 1913/UN44/RT/2019 dan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadien Makarin untuk memecat Rektor Unkhair Ternate,”tandas para mahasiswa.

Reporter : Aris W

Editor : Redaksi

Check Also

Wagub Maluku,Sebagai Organisasi Profesi PGRI Harus Kembangkan Profesionalitas

AMBON,N25NEWS.com-Wakil Gubernur Maluku Drs Barnabas Orno mengatakan,Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),sebagai organisasi profesi harus selalu …