Home / Daerah / Melky Frans : Soal Blok Masela, Pemprov Tak Libatkan DPRD Konyol Namanya

Melky Frans : Soal Blok Masela, Pemprov Tak Libatkan DPRD Konyol Namanya

AMBON,N25NEWS.COM – Di anggap mengenyampingkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Ketua Komisi A, Melky Frans sesalkan kinerja Pemerintah Provinsi Maluku sangat konyol.

Situasi semakin memanas antar DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pasca tidak dilibatkannya DPRD Provinsi Maluku sehubungan dengan Blok Marsela nantinya.

“Pemerintah Provinsi Maluku seolah-olah menutup mata dan mengesampingkan Lembaga Dewan. Padahal fungsi pengawasan ada di tangan DPRD sendiri,” ungkap Frans kepada awak media, Selasa,(03/04) bertempat pada Lingkungan DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon.

Menurut Frans, Inilah yang membuat DPRD tidak dianggap sama sekali. Pemerintah Daerah dalam hal ini Plt Gubernur dan Sekda tahu tentang aturan ini tapi mengapa disepelekan.

Dirinya mempertanyakan, Pemerintah Daerah tidak melibatkan DPRD itu dalam arti apa ?

“Kan kalau diundang oleh Menteri akan menetapkan minimal Pimpinan DPRD diikutsertakan atau ketua Komisi B. kalau model begini kita tolak segala sesuatu apa mau jadi kacau ini nanti, kacau dalam Pemerintah ini kalau model seperti ini,”sesalnya.

Lebih lanjut Melky Frans mengatakan Pemerintah Daerah seharusnya mengundang Pemerintah Kabupaten MTB dan Kabupaten MBD untuk membicarakan masalah ini dengan DPRDnya agar jangan sampai mereka gaduh sendiri antara dua Kabupaten ini.

“Kalau gaduh di wilayah itu bisa berdampak besar sebab ini kan wilayah terluar jadi Pemerintah jangan anggap remeh. contoh satu saja orang minta suaka politik rebut Negara ini, apalagi kalau semua orang ribut di daerah sana ini bukan perkara mudah kalau model seperti ini nanti kita DPRD tidak menghargai mereka,” tegasnya.

Frans meminta, Segera Pemerintah Pusat menetapkan MTB sebagai pusat pembangunan LNG. Dan kika penetapan infrastruktur LNG mestinya Pemerintah Daerah segera mengundang kedua Pemerintah Kabupaten untuk membicarakan hal ini. nantinya suatu saat kan ini ada diwilayah yang sama .

“Kalau tidak mengambil langka begini lalu bagaimana, lalu siapa yang mau ambil langkah sendiri ini konyol kalau model begini, saya ini anak MBD dan MTB ini jangan sampai saya yang nanti bikin ribut sendiri,”geramnya.

Menutupnya, Frans mengingatkan Pemerintah Provinsi akan apa yang telah menjadi wacana sudah sejak dulu.

“Sudah ada berkat diatur baik-baiklah jangan sampai jadi kutuk, diatur baik-baik supaya kedua Pemerintah Kabupaten tersebut mengaturnya bagaimana ketika lahan sebesar 600 hektar dimana tempatnya, siapa yang mendampingi, dan itu harus Pemerintah daerah yang mendampingi untuk survei lahannya, apa itu gratis dibayar oleh siapa, semuanya itu dilihat lalu mulai protek tenaga kerjanya. masakan informasi begini kita tahu dari media, itu tidak boleh,”tutupnya.
(Aris Wuarbanaran)

About admin

Check Also

Ratissa : Frengky Limbers Sebagai Ketua DPRD MTB Tidak punya gagasan apalagi bahas LPJ?

SAUMLAKI,N25NEWS.COM-Menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Frengky Limbers yang mengatakan bahwa Ketua …