Mendagri Muhammad Tito Karnavian

Mendagri,Momentum Pilkada Harus Jadi Agen Perlawanan Covid-19

AMBON,N25NEWS.comPilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang, harus menjadi gelombang mobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan terhadap penyebaran Covid-19 dan bukan media penularan.

“Momentum pilkada bukan menjadi media penularan, tetapi justru menjadi gelombang  untuk memobilisasi masyarakat menjadi  agen perlawanan Covid -19,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri silahturahmi bersama Menko Polhukam, Wakil Ketua DPD RI, Kasum TNI dan Wakapolri dengan Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Masyarakat di Provinsi Maluku.

Silahturahmi yang dihelat dengan mengusung tema ‘Pilkada Serentak 2020, Disiplin masyarakat  Taat Protokol Kesehatan Covid-19, dan Perkembangan Situasi Politik Terkini” itu juga diisi dengan dialog yang dipandu Stafsus Menko Polhukam Imam Marsudi, berlangsung  di SwissbelHotel, Ambon, Kamis malam (23/7).

Dalam kesempatan ini, Mantan Kapolri ini, menegaskan semua kepala daerah harus serius melaksanakan penanganan pandemi  Covid-19. Bila daerahnya, masuk zona merah harusnya dipertanyakan, apalagi saat Pilkada pemimpinya maju lagi sebagai kontestan pemilu.

“Ini yang perlu menjadi catatan karena pemimpin yang kuat ditemukan saat krisis. Semua kepala daerah harus bergerak serius, daerah merah maka dibully,” tegasnya.

Pernyataan-pernyataan di atas dikatakan Tito,  ketika salah satu tokoh agama bertanya kenapa Pilkada Serentak tetap dilaksanakan dengan kondisi pandemi.

Dirinya juga meminta agar para tokoh dapat menaikan isu percepatan penanganan Covid-19.

” Tokoh agama, tokoh masyarakat  dan tokoh  pemuda harus  naikkan isu ini agar kontestasi ini menjadi kontestasi penanganan Covid-19,” tukasnya.

Baca juga :   Doni Munardo Beberkan Sejumlah Fakta, Covid-19 Bukan Rekayasa

Dijelaskan, untuk menentukan  Pilkada Serentak digelar  pada 9 Desember 2020, telah dilakukan dialog dengan lembaga terkait dan  berbagai  kajian termasuk  menyimak perkembangan dunia terkait pandemi  ini.

Sebelumnya, KPU menawarkan tiga  opsi yaitu digelar pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021.

Dituturkan pula, setelah diamati ada puluhan negara yang menunda pemilihan dan juga puluhan lainnya yang tetap melaksanakan,  maka Indonesia memilih  opsi hanya menunda bulan pelaksanakan Pilkada yang sebelumnya September  menjadi  Desember 2020.

“Ada dua negara yang menunda pelaksanaan pada Mei 2021, yaitu  Inggris dan Paraguay.  Sehingga kita ambil opsi tunda  tapi tunda, bulan” tegas Tito.

Saat pandemi ini, lanjutnya, bila diamati kegiatan Pilkada di negara-negara lain, malah cenderung tingkat partisipan warganya tinggi.  Hal ini tentu, menandakan   Pilkada  sangat penting untuk memilih pimpinan yang akan memgurusi kepentingan hajat hidup orang banyak.

“Mengadopsi kegiatan Pilkada negara-negara lain , partisipasi malah tertinggi. Ini disebabkan  adanya Covid-19,  mengganggu  hajat hidup semua orang. Untuk itu,  merupakan kepentingan kita untuk memilih  pimpinan yang baik dan tepat karena ada fenomena global dimana ada krisis kesehatan, krisis ekonomi dan  krisis sosial,” terangnya.

Selain Mendagri Muhammad Tito Karnavian, rombongan Kunker Menko Polhukam Mahfud MD ini juga didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Sumber        : Humas Pemprov Maluku

Editor          : Aris Wuarbanaran

Check Also

Doni Munardo Beberkan Sejumlah Fakta, Covid-19 Bukan Rekayasa

AMBON,N25NEWS.com-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo membeberkan sejumlah fakta terkait upaya pemerintah dalam  …