Menkum Ham: Asimilasi Perlu Disebar Luaskan Sehingga tidak Ada Opini Yang Menyesatkan Publik

NAMLEA,N25NEWS.com – Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar LAPAS (ekstemural), Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Maksud dan tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik itu sendiri diatur dalam Permenkum Ham.

Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh narapidana. Asimilasi ini diberikan kepada narapidana apabila telah memenuhi persyaratan yaitu, telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani ½ (setengah) masa pidananya. Sabtu, 7/9/2019.

Hal ini disampaikan Kepala Lapas kelas III Namlea, Hamdani Bantam S.AP saat ditemui wartawan dikediamannya, lokasi Lapas Jikumarasa, Kabupaten Buru Kamis kemarin, Menuturkan, Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yakni asimilasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat ke diaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau dua kali dua puluh empat jam  (diluar dalam waktu perjalanan) sehingga perlu diketahui oleh publik.

“tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada LAPAS Terbuka karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 03 Agustus 2004 Nomor E.PK.04.10-115 Perihal Penempatan Narapidana di LAPAS Terbuka/Kamp Pertanian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk ditempatkan pada LAPAS Terbuka. Secara umum persyaratannya yaitu, narapidana telah memenuhi syarat subtantif dan syarat administratif guna pembahasan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ada persetujuan TPP LAPAS yang bersangkutan serta mendapat persetujuan dari kepala LAPAS. Berdasarkan Surat Edaran tersebut untuk sementara waktu ada pengecualian narapidana yang akan ditempatkan pada LAPAS Terbuka, yaitu narapidana dengan kasus penipuan, narkotika phisikotropika, dan kasus terorisme,”Tandasnya.

Lanjut Dia, Tahap untuk melakukan Pembinaan itu sendiri melalui bimbingan pemasyarakatan pada umumnya melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karenaa itu mereka dididik (dilatih) untuk menguasai keterampilan tertentu, supaya dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. “ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat,” Urainya.

Sementara itu Dia menyebutkan, dalam Pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilakukan melalui tahapan-tahapan. Setiap tahap harus dilalui oleh narapidana sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan, tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya atau masa pembinaan yang bersangkutan, Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari satu tahun, ada empat tahapan, yaitu :

Tahap pertama : pembinaan awal yang di dahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang seterusnya, Akan dilakukan Pembinaan secara maksimum.

Tahap kedua : pembinaan lanjutan diatas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan apabila menurut pendapat Dewan Pembina masyarakat sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana yang bersangkutan diberian kebebasan lebih banyak dan di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan medium security.

Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidana. Dalam tahapan lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

Tahap keempat : pembinaan lanjutan/bimbingan diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya. Pada tahap ini, pembinaan terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

“jadi terhadap narapidana (0-1/3) masa pidana dilakukan pengawasan, penelitian dan pengamatan lingkungan (maximum security). Jika proses pembinaan telah berlangsung selama-lamanya (1/3-1/2) dari masa pidana yang sebenarnya apabila dinilai sudah ada kemajuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak (medium security). Dan bila dijalani (1/2-2/3) dari masa pidana yang sebenarnya dan telah dicapai cukup kemajuan, maka kepada mereka diperbolehkan mengadaka sosialisasi dengan masyarakat luar (minimum security). Apabila proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada mereka diberikan lepas bersyarat dan usul menjelang bebas,” Terangnya.

Olehnya itu, Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara, serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa Narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi ini secara langsung di pengaruhi Pasal 15 dan 16 KUHP

Pasal 15 KUHP, Berbunyi :

1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani , ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 16 KUHP, menyebutkan :

Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul dan setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahan itu kepada Menteri Kehakiman.

Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan,” tuturnya.

Reporter :Kiswan

Editor : Redaksi

Check Also

Mukerwil II PPP Provinsi Maluku Revitalisasi dan Konsolidasi Menuju 2020-2024

NAMLEA,N25NEWS.com- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku melaksanakan Musyawah Kerja Wilayah II …

×

N25NEWS.com