Home / Hukum dan Kriminal / Minimnya Perlindungan,Hak-hak Pekerja Rumah Kopi/Makan Kota Ambon Terabaikan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon Godlif Soplanit

Minimnya Perlindungan,Hak-hak Pekerja Rumah Kopi/Makan Kota Ambon Terabaikan

AMBON,N25NEWS.COM – Laporan tentang permasalahan perlindungan hak-hak pekerja rumah kopi dan rumah makan di Kota Ambon,yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon,tingkat penyelesaiannya masih jauh dari harapan,hal ini di akui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon Godlif Soplanit saat di wawancarai N25NEWS.COM belum lama ini.

Kenapa hal ini bisa terjadi karena tingkat  pengawasan bukan lagi menjadi tugas dan wewenang Disnaker Kota Ambon namun sudah beralih ke Provinsi hal ini sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014.

Jadi Kata Soplanit kalau terjadi pelanggaran hak-hak normatif pekerja baik itu jaminan sosial,upah dll itu menjadi tanggungjawab bidang pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku.

“Namun demikian  laporan yang masuk ke kami semuanya sudah di laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku baik secara lisan lewat HP maupun surat  resmi,tapi kalau masih banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan itu bukan tanggungjawab kami,karena tugas kami hanya sengketa industerial perusahan dan pekerjaan,”tandas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon ini.

Dia juga  mengakui bahwa permasalahan sampai saat ini yang tidak tersselesaiakn yaitu sebagian perusahan-perusahan yang ada di Ambon  belum membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yaitu Rp.2.225.000,mereka masih membayar kisaran  900 Ribu sampai 1.5 Juta,hal ini kata Soplanit tidak mencukupi UMK.

“ Hal ini yang menjadi laporan teman-teman pekerja dan  sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon untuk senatiasa memantau dan membantu mereka,”ungkapnya.

Persoalan-persoalan para pekerja inilah yang buat pihak DPRD Kota sering memanggil pihaknya untuk mempertanyakan persoalan-persoalan tersebut,namun karena keterbatasan wewenang yang membuat persoalan –persoalan tersebut minim peneyelesaian.

“Kami tidak tahu tingkat penyelesaian di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku seperti apa,karena Saya tidak bisa menilai kinerja mereka karena mereka juga punya atasan yang bisa menilai,tapi dalam kenyataannya bahwa kami sering di panggil DPRD Kota Ambon karena permasalahan hak-hak normatif pekerja,”ungkap Soplanit.

Sebagai pejabat Pembina Ketenagakerjaan Kota Ambon Ia berharap agar secara struktural kewenangan fungsi yang  ada di provinsi ini bisa menjadi kewenangan tingkat Kota,supaya jangan sampai masyarakat itu di buat resah.seolah-olah tidak ada kepedulian dari Pemerintah Kota.

 

 

.

About admin

Check Also

Danrem 151/Bny Berikan Jam Komandan Anggota Dan Persit

AMBON,N25NEWS.COM – Komandan Korem 151/Binaiya, Kolonel Inf. Hartono, S.I.P didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem …