Home / Maluku / Negeri Dijadikan Dusun, Ini Penghinaan Terhadap Masyarakat Adat
ilustrasi tapal batas

Negeri Dijadikan Dusun, Ini Penghinaan Terhadap Masyarakat Adat

AMBON,N25NEWS.COM-Memang kita datang disini tidak diundang,tapi pertemuan ini punya kepentingan langsung dengan masyarakat.Masyarakat Negeri Samasuru,masyarakat negeri Wasia dan Negeri Sanahu, ini menyangkut masalah batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Hal tersebut disampaiakan Semy Waileruny Kuasa Hukum Negeri Samasuru kepada awak media di Kantor Gubernur Maluku,senin (1/10/2018).

Lebih lanjut Waileruny mengatakan bahwa,”Kita tahu persis bahwa setelah terbit UU 40 Tahun 2003 ada perbedaan antara batang tubuh dan lampirannya,jadi batang tubuh menujuk itu pada batas,sungai Tala,sedangkan lampiran pada sungai Mala atas perbedaan itu maka MK dengan putusan tahun 2010 no 123 itu sudah final, sedangkan lampiran itu disesuiakan dengan batang tubuh,”kata Waileruny.

Namun kemudian Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri no 29  Tahun 2010 yang isinya bertentangan dengan Putusan Mahkama Konstitusi,keputusan itu sesuai dengan UUD pasal 24C itu bahwa sifatnya final dan tidak ada banding tidak ada upaya hukum apapun terhadapnya dengan demikian masyarakat di wilayah tersebut tidak memperoleh pelayanan pemerintah.

“Masyarakat di wilayah selama 10 tahun tidak mendapat pelayanan Pemerintah  Alokasi Dana Desa (ADD) DanaDesa (DD)  dan bantuan lainnya tidak pernah mereka nikmati seperti kesehatan,menerima raskin dan tidak mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu),”ungkap Waileruny.

Kami inginkan supaya proses ini untuk ada peninjauan kembali Permendagri 29 dengan Mahkama Konstitusi No 123 supaya masyarakat itu dipulikan lagi pelayanannya intinya seperti itu. Cuma kita datang tapi di tolak kita sangat menyesal dengan sifat Pemerintah seperti ini dari tahun 2010 sampai sekarang masyarakat dibiarkan hidup dalam penderitaan seperti begitu luar bisa beratnya.

Kemuadian pemda SBB menempatkan desa  Samasuru sebagai Dusun ini penghinaan terhadap masyarakat adat,soalnya ini bukan saja mengaenai masyarakat Samasuru saja tetapi masyarakat adat.Samasuru ini memiliki lambang adat,dia punya gandong dengan Kulur,dia punya pela dengan Iha,dia juga punya pela dengan Tihulale dan simbol terpatri dalam pelaksanaan.

“Misalnya Iha pada saat mahu bangun Mesjid itu tanggung jawab dari orang Samasuru untuk bahan-bahan tertentu begitu sebaliknya misalnya samasuru membangun Gereja itu Kulur dan Iha punya tanggung jawab.Dan ini tidak bisa disangkali bahwa ini masyarakat adat dia punya petuanan ada,”jelas Waileruny. Elpaputih bukan negeri adat.

“Elpaputih bukan negeri adat, tidak punya pela tidak punya gandong ,tidak punya batas wilayah dan tidak punya wilayah petuanan.Ini kan kejahatan yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyatnya.Jangan masyarakat punya penderitaan ini lalu dianggap gampangtidak boleh harus semua pemangku kepentingan mencari jalan keluarnya sangat luarnya,”tandas Waileruny.

Oleh : Aris Wuarbanaran

 

 

 

 

About admin

Check Also

Musaad Buka Diklat Revolusi Mental, Fungsional Guru dan Teknik Penilaian Angkah Kredit Penghulu

AMBON,N25NEWS.COM – Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku Fesal Musaad membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) …