Breaking News

November, Pemda SBT Gelar Pilkades Serentak

SBT.N25NEWS.COM- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak pada November 2018. Hal ini disampaikan oleh kepala dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa kabupaen SBT, Jafar Kwairumaratu.

Direncanakan, sebanyak  115 negeri dan negeri Administratif   dari 198 negeri dan negeri Administratif di daerah ini yang akan dipersiapkan untuk pemilihan kepala desa serentak.

“Terkait pemilihan kepala pemerintahan negeri dan negeri adminstratif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 43 yang telah dirubah dengan peraturan pemerintah  nomor 47 tahun 2015,”kata Kwairumaratu kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (31/8)

Disebutkan, sebagai implementasi dari UU nomor  6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah tersebut, telah ada Peraturan Daerah kabupaten Seram Bagian Timur nomor 5 tahun 2017 tentang pemilihan kepala negeri dan negeri administratif.

“Hal-hal yang telah kami lakukan adalah pembentukan panitia pemilihan kepala desa serentak di tingkat kabupaten,”ungkapnya.

Lankah selanjutnya, kata Kwairumatau pihaknya melakukan pendekatan secara pemerintahan, diantaranya dengan menyurati para camat untuk memfasilitasi Badan Permusyawaratan Negeri da Badan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif, guna membentuk panitia pemilihan di tingkat desa.

“ Karena sesuai amanat Undang-undang, BPN dan BPNA yang  membentuk panitia di tingkat desa. Sehingga, panitia itu akan bertanggung jawab kepada BPN atau BPNA,”ungkapnya.

Disebutkan,  sudah 28 desa dari 115  ang telah menyampaikan panitia pemilihan. Sementara lainnya dalam proses untuk membentuk panitai pemilihan.

“Sisa kurang lebih 67, kami terus melakukan pendekatan, baik melalui surat maupun kita turunkan pegawai untuk mempercepat pembentukan panitia pemilihan,”katanya.

Lebih lanjut Kwairumaratu mengatakan, guna memaksimalkan pembetukan panitia pemilihan di tingkat desa, dalam waktu dekat akan digelar pelantikan BPN dan BPNA yang telah memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan bupati.

Oleh : Yatie R

About admin

Check Also

PKK Maluku Harus Didukung Semua OPD

AMBON,N25NEWS.COM- Keberadaan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) yang merupakan organisasi bentukan pemerintah dinilai memiliki visi dan …