Breaking News

Oknum Pejabat KSOP Perhambat Arus Mudik Natal,Punumpang Ancam Bakar Kapal

AMBON,N25NEWS.COM -Sungguh disayangkan sikap oknum pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon yang terkesan sengaja memperhambat arus mudik Natal. Akibat dari ulah oknum pejabat tersebut warga yang merupkan penumpang tujuan Namlea sempat mengancam akan membakar kapal milik PT Pelayaran Dharma Indah.

Insiden pengancaman pembakaran kapal oleh penumpang tujuan Namlea, terjadi di Pelabuhan Slamet Riyadi sekitar pukul 20.30 WIT terhadap KM Cantika Lestari 99 yang terpksa tidak diijinkan berangkat lantaran tidak mengeluarkan perpanjangan  sertifikat keselamatan kapal yang dikeluarkan Kabid kelaikan kapal KSOP Kelas I Ambon yang diketahui bernama ibu Fini.

Pantauan koran ini dilokasi Pelabuhan Slamet Riyadi, Selasa(25/12/2018) malam kemarin dari tiket yang terjual terdapat 200 lebih penumpang yang dengan terpaksa tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lantaran kapal yang hendak ditumpangginya tidak jadi diberangkatkan.

Sementara dari informasi yang berhasil dihimpun N25NEWS.COM dari berbagai sumber diatas kapal menjelaskan, terdapat beberapa item yang tidak memenuhi ketentuan sesuai tanggapan dari pihak KSOP dalam hal ini Kabid Keselamatan Kapal.

Anehnya alasan yang disampaikan pihak KSOP hanya terkesan mengada-ngada untuk mencari keselahan. Padahal kapal tersebut kurang lebih lima tahun sudah beroperasi dan tidak memliki persaoalan dengan sertifikat keselamatan kapal, termasuk dokumen kapal lainnya. Namun setelah dijabat ibu Fini selaku Kabid kelaikan kapal menjadi terhambat.

Contohnya, jangkar kapal yang biasanya hanya menggunakan satu jangkar oleh ibu Fini meminta harus menggunakan dua jangkar.

Sama halnya dengan kemudi kapal yang sudah menggunakan sistim hidrolik, oleh pemilik kapal menambah satu lagi kemudi tapi menggunakan sistim manual, tapi dari pihak KSOP menggap keduanya harus sama

“Itu biasanya satu kapal hanya menggunakan satu kemudi, namun demi keselamatan kapal, kami mengambil langkah untuk tambah satu kemudi, tapi menggunakan manual, anehnya mereka bilang ini tidak boleh harus sama dengan yang satunya lagi,”ungkap salah satu ABK kapal.

Selain itu pihak KSOP juga berdalil bahwa kapal tidak memiliki fairpum atau pompa pemadam, padahal kapal sendiri memiliki dua poma pemadam, namun wajibnya hanya satu tetapi pihak kapal sengaja memasang dua, satunya mengalami ganguan lantaran sudah  lama tidak terpakai.

“Wajibya hanya satu fairpum disetiap kapal, tapi sengaja kami pasang dua, tapi satunya bermasalah waktu dicoba lantaran lama tidak dipakai, satunya lagi dalam kondisi bermasalah waktu diuji coba,”akui ABK tersebut.

Bukan hanya itu, keberadaan flaig plaket atau atau selimut pemadam juga manjadi alasan yang tidak jelas yang disampaikan pihak KSOP, padahal sudah terdapat 20 unit alat pemadam (apar) yang disediakan kapal termasuk tabung CO2 dan alat springket atau jaringan estalase saluran air otomatis jika tedjadi kebakaran.

Ironisnya sebagai salah satu BUMN Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).sendiri tidak mempermasalahkan apa yang menjadi alasan Bidang kelaikan kapal untuk menerbitkan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa langkah yang diambil pihak kelaikan kapal, terkesan sengaja ingin mematikan para pengusaha pelayaran untuk menginvestasi usahnya di Maluku

Sementara Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Yermias yang dihubungi via selulernya mengatakan, akan melakukan peninjauan langsung di pelabuhan Slamet Riyadi selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak pemilik kapal maupun KSOP sebagai penggungjawab perijinan pelayaran yang dikeluarkan.

Untuk diminta pihak Kemenhub, Gubernur Maluku maupun Kadis Perhub untuk bisa melakukam evaluasi terhadap kinerja  Kabid kelaikan kapal KSOP Kelas I Ambon ibu Fini yang terkesan memperhambat pelayaran kapal rakyat untuk melayani arus mudik Natal

Sebab dari data yang dihimpun dari beberapa perusahan pelayaran di pelabuhan Slamet Riyadi selain KM Cantika Lestari 99 juga terdapat kapal lainnya, termasuk kapal Ferry Masiwang yang baru turun dok hingga saat ini tidak diperbolehkan berlayar.

Untuk itu jika hal tersebut tidak secapatnya diambil langkah, maka tidak menutipi kemungkinan para pengusaha pelayaran akan hengkang dari Maluku dan memilih daerah lain untuk melanjutkan usahanya, sehingga bisa mengganggu perekonomian khususnya jalur transpotasi.

Penulis  : Gali M

About admin

Check Also

Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Maluku,Perlu Peran Aktif Pemerintah Desa

AMBON,N25NEWS.COM-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,setidaknya ada 3 spirit utama dalam UU ini,yaitu penguatan …