Home / Maluku / Ombudsman Maluku Giat Pengawasan Penerimaan Peserta didik

Ombudsman Maluku Giat Pengawasan Penerimaan Peserta didik

AMBON,N25NEWS.COM – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku melakukan giat pengawasan penerimaan peserta didik tahun ajaran baru.

Asisten Ombudsman RI Maluku, Jacoba Noya dalam press realisnya, hari ini  (12/07/18) menyatakan pihaknya telah melaksanakan giat pengawasan penerimaan perserta didik baru pada tiga Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Pengawasan tersebut hanya dilakukan pada 3 sekolah per Kabupaten/Kota guna memastikan bahwa SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/SMK/sederajat, dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan  Dinas Pendiikan Provinsi Maluku sebagai representasi pemerintah dalam penyelenggara penerimaan peserta didik baru menjalankan pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam hal ini Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan,” katanya.

Disebutkannya,  bentuk lain yang sederajat dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliya dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Dari hasil pemantauan Ombudsman,  Dirinya beranggapan proses PPDB tahun ini di Provinsi Maluku terkesan tidak siap karena ada Dinas Pendidikan Kabupaten yang tidak melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

“Kepada Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan tidak adanya Petunjuk Teknis terkait PPDB yang dikeluarkan oleh Dinas, hal ini mengakibatkan pihak sekolah mengalami kesulitan dalam proses Penerimaan peserta didik baru,” tandasnya.

Selain itu juga dirinya menambahkan adanya temuan di beberapa sekolah yang pelaksanaannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Diantaranya proses penerimaan PPDB yang tidak mengunakan Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi dan juga penerapan PPDB Online yang belum optimal di Provinsi Maluku,” jelasnya.

Baca juga :   Gelar Festival Budaya Masyarakat SBB, Pemkab SBB Janji Terus Dorong dan Kembangkan Nilai Budaya Lokal Negeri Negeri Adat di SBB.

Atas Hasil temuan tersebut pihaknya segera melaporkan kepada Pimpinan Ombudsman RI yang berpusat di Jakarta serta Dinas pendidikan Provinsi maluku maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota agar diperbaiki dan tidak terulang di Tahun berikutnya.

About admin

Check Also

Pemda Kabupaten Bekasi,Pelajari Hubungan Antar Umat Beragama di Maluku

AMBON,25NEWS.COM-Kunjungan kerja (Kunker) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar) terkait dengan Studi Orientasi Kerukunan …