Pansus III Uji Publik Ranperda Izin Pemanfaatan Ruang

AMBON,N25NEWS.COM – Menindaklanjuti Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan usulan DPRD Kota Ambon, Pansus III melakukan uji publik.

Uji publik yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu(19/12) dipimpin langsung ketua Pansus III Max Pattiapon beserta anggotanya, dengan melibatkan instansi terkait dan perangkat desa/negeri di Kota Ambon.

Ranperda yang terdiri dari 13 Bab dan 42 pasal dilatar belakang dengan kondisi Kota Ambon yang mempunyai karaterstik wilayah yang sebagian besar memiliki pesisir pantai dan perbukitan yang rawan terjadinya bencana alam

Maka seiring dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka penataan ruang merupakan kegiatan yang strategia dan besifat multi dimensi yang harus ditangani secara terpadu, sehingga perlunya adanya koordinasi penataan ruang guna memadukan dan mensinergikan penyelenggarakan perancanaan pembangunan yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan

Dalam Ranperda juga menjelaskan tentang kegiatan penggunaan lahan dalam sistim pentaan kota ideal yang harus tetap berjalan selaras dengan daya pikul atau daya dukungan lingkungan agar bisa meminimalisir dampak pskologis yang seiring terjadi dimana-mana, terutama bencana alam dan bencana lainnya dan jika hal ini dibiarkan bukan mustahil kedepan nantinya kebijakan penataan ruang kota Ambon menjadi tak terkendali

Maka dari itu dengan perancanaan tata ruang adalah satu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penataan rencana tata ruang.

Dimana pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi, penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya.

Penyusunan Ranperda sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2017 tentang tata ruang, bahwa perancanaan tata ruang adalah satu proses untuk menentukan sturuktur ruang.

Usai uji publik Ketua Pansus III pada wartawan menjelaskan, Ranperda tersebut merupakan usulan DPRD, sebab payung hukum yang selama ini dibuat dalam mengeluarkan ijin penataan ruang masih menggunakan dasar hukumnya peraturan walikota (Perwali) sehingga dianggap kurang memiliki hukum yang kuat, maka diperlu dibuat Perda yang mengatur tentang ijin penggunaan tata ruang yang disahkan badan legislatif.

“Karena hanya mengacu ke Perwali, maka kami DPRD mengambil inisiatif untuk membuat Perda tentang ijin pemanfaatan tata ruang yang didalamnya juga termasuk ijin lainnya,”tandas Pattiapon.

Penulis  : IAN M

Check Also

Pansus Tatib DPRD Malra Telah Di Bentuk

MALRA,N25NEWS.com – Melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Pembentukan Pansus Tata Tertib ( TATIB …

×

N25NEWS.com