Paslon Benyamin-Ari,Siap Hadapi Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada MBD

AMBON,N25NEWS.com-Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Calon Bupati Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas nomor urut 1 atas nama Nikolas Johan Kilikily,SH.MH dan Desianus Orno,M.Si,ini menggugat petahana sebagai pemenang pemilihan Bupati MBD karena melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil.

Pemohon menilai SK tahapan Pilkada MBD terjadi permasalahan yang serius seperti yang terjadi pada point-point keterangan pers ini sebagai berikut :
1.Bahwa pada prinsipnya kami tetap memberikan apresiasi atas upaya hulum yang dilakukan oleh pasangan Paslon nomor urut 1 Nikolas Johan Kilikily,SH.MH dan Desianus Orno,M.Si yang telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi RI,karena hal tersebut merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara termasuk Paslon 01.

2.Bahwa terhadap permohonan tersebut dengan ini kami nyatakan bahwa kami siap untuk menghadapi permohonan perselisihan hasil pemilihan di MK RI yang telah dimohonkan oleh Paslon 01.Kesiapan kami difasarkan kepada proses Pilkada MBD tahun 2020,yang mana kami mengikuti dan mengawalnya dari awal sejak penetapan paslon.

Dimana masa kampanye,proses pemungutan/perhitungan,proses rekapitulasi hasil tingkat kecamatan dan kabupaten sampai pada penetapan hasil perolehan suara masing-masing pangan calon dan dalam rangkaian proses tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran subtantif yang berkaitan atau berkolerasi dengan perselisihan hasil perolehan suara paslon.

Dan juga didasarkan kepada pemahaman kami yang utuh terhadap undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimama diubah terkhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 maupun aturan-aturan pelaksana dibawahnya serta ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pilkada.Atad dasar itu kami menyakini kami siap untuk masuk sebagai pihak terkait di MK RI dalam perkara a quo.

3.Bahwa sesuai dengan jadwal penanganan perkara PHP Gubernur,Bupati dan Walikota yang diatur didalam peraturan MK RI nomor 7 tahun 2020 jo PKPU nomor 8 tahun 2020 ada sejumlah tahapan sebelum sampai kepada pemeriksaan persidangan hingga adanya putusan.

Adapun,sebagai pihak terkait pengajuan permohonan untuk ditetapkan sebagai pihak terkait dijadwalkan pada tanggal 18 Januari 2020 sampai 20 Januari 2020 kemudian pemberitahuan sidang kepada calon pihak terkait pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 26 Januari 2020.Sidang pemetiksaan pendahuluan akan dilangsungkan pada tanggal 26 sampai 29 Januari 2021 dan antara tanggal 1 Februari sampai 11 Februari,kami akan menyampaikan keterangan pihak terkait didalam proses sidang.

Putusan dismisal akan dibacakan pada tanggal 15 sampai 16 Februari 2020 bagi perkara-perkara yang tidak diputus pada putusan akhir dan bagi perkara-perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan,persidangan akan berlangsung dari tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan adanya putusan pada tanggal 24 Maret 2021.Terhadap jadwal ini kami akan tetap menyesuaikannya.

4.Bahwa terhadap hasil perolehan suara paslon yang ditetapkan KPU MBD pada tanggal 17 Desember 2020 menurut pihaknya telah sesuai dengan ketentuan aturan operasional teknis dan proses rekapitulasi berjenjang pun berjalan sesuai dengan mekanismenya,tidak ditemukan adanya kejadian khusus yang terjadi atau yang tidak terselesaikan pada setiap tahapan rekapitulasi.

PKPU 18 tahun 2020 telah memberikan ruang yang sangat besar terhadap penyelesaian selisih hasil yang tertulis pada formulir model D-hasil kecamatan-KWK dan D-hasil kabupaten-KWK jika ada perbedaan angka formulir model maka semestinya sudah dapat diselesaikan melalui rekapitulasi.

5.Bahwa kami juga telah melihat dan mendengar melalui media-media sosial terkait adanya pernyataan dari paslon 01 tentang adanya sejumlah pelanggaran yang sifatnya Terstruktur,Sistimatis dan Masif (TSM) yang terjadi selama proses pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di MBD.

Pihaknya memperdilakan pelanggaran-pelanggaran tersebut didalikan dan nantinya dibuktikan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut secara jelas dan terang mempengaruhi perolehan hasil serta adakah tidak hubungan yang kuat dengan Paslon Nomor 2 dan terhadapnya akan kami tanggapi secara proposional dengan memndudukan kewenangan MK dalam hal mengadili PHP pemilihan gubernur,bupati dan walikota ataukah pelanggaranpelanggaran yang dimaksud menjadi domain dari lembaga-lembaga lain yang telah dikualifisir berdasarkan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016.Kami juga yakin pihak termohon dan Bawaslu akan memberikan jawaban yang konstruktif atas substansi permohonan yang diajukan.

6.Bahwa bersamaan dengan keterangan pers ini pula,kami ingin menyampaikan kepada seluruh pendukung dan relawan paslon Benyamin-Ari dimanapun berada agar tetap tenang tidak terprofokasi dengan segala macam isu politik yang menyesatkan.

Sengketa di MK masih dalam proses dan belum selesai.Kami selaku tim hukum paslon Benyamin-Ari akan berupaya untuk menjaga kedaulatan rakyat MBD melalui suara yang telah rakyat MBD berikan di kertas suara pada tanggal 09 Desember 2020.

Check Also

Kunjungi Banda,Ibrahim Ruhunussa Tegaskan Kalau Di Berih Amanah,Dirinya Akan Bangun Banda Lewat Pariwisata

Banda,N25NEWS.com – Anggota DPRD Kabupaten MALTENG Ibrahim Ruhunussa berkunjung  ke Banda dan menyapa masyarakat di …