Home / Kab. MTB / PAW Sony Ratissa Bagian Dari Konfirasi Pileg 2019
Sony Ratissa anggota DPRD MTB

PAW Sony Ratissa Bagian Dari Konfirasi Pileg 2019

AMBON,N25NEWS.COM – Sony Ratissa anggota DPRD MTB diberhentikan dalam Sidang Paripurna yang digelar khusus untuk itu.Logis saja gara-gara caleg dari Perindo,sesuai ketentuan perundang-undangan,wajib diberhentikan sebagai anggota DPRD dari (Fraksi) PKPI.Tatapi mengapa hanya Sony bukankah ada yang nyebrang nyalon seperti Sony juga?.

Mengapa begitu cepat?.Kalau saja Panwas MTB meluluskan keputusan KPU yang telah memutuskan eleminasi Sony dari pencalegkan,setelah diberhentikan dari keanggotaan DPRD,Paraktis Sony muncul sebagai fenomena ‘sudah jatuh tertimpa tangga pula’.Tapi ada apa dengan Sony?.Jawabanya begitu sederhana : politik memang bukan filantropi.

Apa yang terjadi dengan Sony seperti metafor ini ‘jika ada satu bara api yang dibiarkan menyala,betapapun suram ia,pada akhirnya nanti kebakaran pasti terjadi’.Hukum kekuasaan ini tampaknya tidak sempurna dikerjakan.Maka walaupun berhasil mempercepat PAW Sony,tetapi tidak sampai hancur total.Ia masih bisa bernafas pada pemilu legislatif yang akan datang.

Dengan begitu Sony mungkin sekali lagi akan fenomenal ketika pileg digelar.Lepas dari itu,dari perspektif pencerdasan kebijakan pemerintah daerah,sebenarnya upaya mendongkel Sony adalah sebuah kerugian.

Bagaimana mungkin Sony sebagai minoritas kritis dari mayoritas bisu”di DPRD MTB disingkirkan hanya karena ingin lembaga yang konon terhormat itu memainkan peran sebagai paduan suara?bukanlah sebuah kerugian teramat besar jika tidak terjadi dialektika relasi fungsional eksekutif dan legislatif?.

Sebagai DOB (Daerah Otonomi Baru) dengan kompleksitas persoalan yang luas dan dalam bermitra dengan anggota DPRD yang terpelajar dan kritis sebenarnya jauh lebih baik dari paduan suara yang mempunyai ikan sambilang yang gemar berkerumun dan menghanyut mengikuti arus.

Mereka yang saya sebut minoritas kritis melalui fungsi dan peran kritis dapat memperbaiki kualitas kebijakan.Lebih dari itu,fungsi kritik kebijakan sekaligus mengekspresikan atensi sehingga lebih hati-hati dan pruden dalam implementasi kebijakan.Selebihnya,sebagaimana selalu saya tekankan ketika masih aktif sebagai partisan pada dasarnya DPRD adalah sekolah pemimpin publik’.

Maka sayang sekali minoritas kritis yang sudah nyaris lulus sebagai jebolan malah dipreteli dan membiarkan mayoritas bisu terus terlelap dan mendengkur dengan lakon sebagai barisan angsa.Mungkinkah ada satu diantara barisan angsa,kelak menghentak jagad berpolitikan Maluku?.Moga-moga Pileg 2019 merupakan kesempatan baik untuk mengakhiri barisan angsa yang selama ini menjadi mayoritas bisu.

Oleh : Marcel Kalkoy/Aris Wuarbanaran

About admin

Check Also

Huwae : PDIP Optimis Raih 11 Kursi Di DPRD Maluku

AMBON,N25NEWS.COM-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku optimis jika target 11 kursi di Dewan Perwakilan …