Home / Kab.SBB / Payapo, Kesalahan Besar Baleg DPRD SBB Tidak Libatkan Dewan Adat Dalam Penyusunan Ranperda.
Ketua bidang Hukum dan HAM Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Huamual(IKBH) Abdullah Payapo

Payapo, Kesalahan Besar Baleg DPRD SBB Tidak Libatkan Dewan Adat Dalam Penyusunan Ranperda.

SBB,N25NEWS.COM – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Inisiatif  tentang negeri di Kabupaten Seram Bagian (SBB)  yang di lakukan oleh Badan  Legislasi (Baleg)   DPRD  Kabupaten SBB  tidak Melibatkan  Dewan adat dari  tiga batang Air  yakni Tala, Eti , Sapalewa dalam penyusunannya.

Hingga  menimbulkan problem besar di masyarakat adat di Kabupaten SBB, pasalnya ada beberapa Desa yang bukan merupakan Negeri adat tetapi di Usulkan oleh Banleg  DPRD SBB untuk di tetapkan sebagai negeri, dengan adanya pengusulan  Beberapa desa yang bukan  Desa adat menjadi negeri ini yang membuat  problem besar di  masyarakt Adat .

Ketua bidang Hukum dan HAM Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Huamual(IKBH) Abdullah Payapo kepada Media N25NEWS.COM Piru Minggu (13/08/2018).

Abdullah payapo mengatakan  badan legislasi DPRD Kabupaten SBB  punya kesalahan yang sangat fatal  yakni dalam  penyusuanan Ranperda yang berhubungan dengan adat tetapi tidak  melibatakan dewan adat tiga batang air, yang sudah ada sejak dahulu kala, ini yang yang menjadi akar dari problema  penyusunan Ranperda Negeri ini.

” Sangatlah tidak etis dan dinilai sepihak Banleg DPRD SBB lakukan Penyusunan Ranperda tanpa libatkan tiga batang aer Tala,eti ,sapalewa selaku dewan adat” Ungkap Payapo

Lanjut Payapo ,Bahwa sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa Loki menjadi Desa adat atau dengan nama Negeri adat Loki dilaksanakan secara terbatas sehingga tidak diketahui secara luas oleh masyarakat-masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat

Maka dengan demikian bertentangan dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggambarkan adanya fakta fakta obyektif yang disembunyikan oleh DPRD Kab. SBB dan Pemerintah Kabupaten SBB ” Pungkas Payapo

Payapo lebih lanjut menambahkan, Banleg DPRD SBB tidak melibatkan yayasan payung teduh yang punya kewenangan  dalam hal  menyusun naska akademis , selain itu ketua baleg Hendrik seriholo   terksesan arogansi tidak menerima usulan dari setiap negeri yang di menyampaikan usulan   serta aspirasi saat uji publik dilaksankan dan harus melibatkan dewan adat dalam penyusuanan Ranperda , dan ada beberapa desa yang harus di evaluasi kerana desa tersebut bukan desa adat atau negeri,

Baca juga :   Tuding IKBH Syarat Kepentingan, Samson Atapary Dinilai ASBUN

Tetapi lucunya lagi Banleg DPRD SBB tidak menggubris semua itu, hingga Naskah Akademis saat tidak sedikitpun mengalami perubahan” Jelas Payapo .

Badan legislagi  DPRD SBB juga  tidak mengevaluasi  hasil dari uji publik  Ranperda  tentang negeri  ini, dan Baleg juga tidak melakukan penelitian atau survei ke Desa – desa adat , sehingga masyarakat adat semuanya  merasa di rugikan dengan Ranperda yang disusun dengan menggunakan metode teoritis tanpa kajian fakta dilapangan yang di bahas oleh Baleg DPRD SBB saat ini.” Ujar Payapo”

About admin

Check Also

Tuding IKBH Syarat Kepentingan, Samson Atapary Dinilai ASBUN

SBB,N25NEWS .COM – Tudingan yang dilontarkan Samson Atapary terhadap Ikatan Keluarga Besar Huamual ( IKBH) tidak …