Home / Ekonomi / Pelindo Bantah Dituding Otak Dibalik Pembatalan Perjanjian TKBM dan TEMAS,Hamza : Tarif Menjadi Kewengan Pemerintah

Pelindo Bantah Dituding Otak Dibalik Pembatalan Perjanjian TKBM dan TEMAS,Hamza : Tarif Menjadi Kewengan Pemerintah

AMBON,N25NEWS.COM – PT Pelindo IV (Persero) Cabang Ambon membantah dituding sebagai otak dibalik batalnya pembatalan perjanjian antara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dengan PT Pelayaran Tempuran Emas (TEMAS) Tbk. Manager Operasional PT Pelindi IV Ambon Hamza menegaskan, pemberlakukan tarif menjadi kewengan pemerintah bukan Pelindo.

Menanggapai pemberitaan media yang menyebut Pelindo otak dibalik batalnya rencana PT.TEMAS Tbk ingin menjadikan pelabuhan Ambon sebagai terminal transit kontainer, rencana itu pernah jalan dalam kurun waktu beberapa bulan namun sekarang tidak jalan lagi, tetapi itu bukan akibat ulah dari Pelindo tapi datang dari TEMAS sendiri.

“Jangan salahkan kami begitu saja, buktinya yang masih jalan dengan kontainer transitmen PT Meratus, Spil dan Tanto  hanya TEMAS saja yang sekarang tidak lagi kontainer transismen, bahkan yang menentukan tarif  bongkar muat pun itu dari antar pelayaran yang diator oleh Pemerintah, kita hanya operator saja ,”tegas Hamza pada awak media, Selasa(28/8) sekaligus meluruskan tudingan yang disampaikan kepada pihak Pelindo.

Menurutnya, sejauh pihaknya masih memberlakukan tarif lama, beda dengan Pelindo diprovinsi lain yang sudah menerapkan tarif baru , bahkan tarifnya jauh rendah dibandingkan tarif yang masih diberlakukana di pelabuhan Ambon.    Hamza juga menjelaskan, kalau sejauh aktifitas bongkar muat yang terjadi bukan saja pada kontainer transismen tetapi juga termasuk reguler, khusus TEMAS tidak ada lagi kontainer transismen, namun untuk perusahan pelayaran lainnya masih terdapat kontainer transismen.

“ Jadi pembayaran yang ada melalui kita ada yang bersifat transismen dan ada juga yang bersifat reguler, sehingga pembayarannya sesuai dengan yang dikerjakan,”jelasnya.

Pelindo kata Hamza, ibarat sebagai perusahan penyambung antara perusahan pelayaran dengan TKBM, sehingga apa yang dibayar perusahan  besar biaya itu juga yang diserahkan ke TKBM, Pelindo hanya menerima biaya apa yang menjadi hak atas yang digunakan, pihak pelayaran.

“Kita tidak pernah ambil apa yang  menjadi hak TKBM, kalau itu  bersifat transismen kita bayar sesuai apa yang diserahkan pihak perusahan pelayaran, sama halnya dengan reguler kita juga serahkan sesuai hak mereka di TKBM, tidak ada yang kita ambil,”akuinya.

Bahkan terlepas dari apa yang disampaikan Hamza, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah mengenakan tarif konsesi pada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I, III dan Pelindo IV.                                                                                                   Dimana komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan memorandum of understanding(MoU) antara otoritas pelabuhan bersama Direktur PT Pelindo I, III dan Pelindo IV, yang disaksikan langsung Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Ignasius Jonan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bobby R Mamahit.

Bahkan dalam penegasan Menhub, sebelum konsesi ditetapkan, negara masih menugaskan PT Pelindo menjadi operator sekaligus merangkap regulator                                                   .

“Dengan penandatanganan komitmen konsesi ini, melalui Udang-Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008, maka regulator kembali ke pemerintah, sementara badan usaha atau operator pelabuhan dalam hal ini PT Pelindo hanya sebagai pengelola pelabuhan,” ujarnya Menhub usai penandatanganan komitmen bersama  atau MoU di Jakarta 2015 tahun kemarin.

Mengenai tarif dan lama konsesi, kata Jonan, nantinya akan dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Oleh :Gali Markalin

About admin

Check Also

Penghargaan Bank Indonesia Award Diterima oleh 13 Mitra

AMBON,N25NEWS.COM  – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI)  Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi secara resmi menyarahkan …