Breaking News
Kepala Dinas Perumahan dan Kawsan Pemukiman (PKP) Provinsi Maluku Kasrul Selang

Pembagunan 3.500 RTLH Di Maluku Meningkat 90 Persen Ditahun 2019

AMBON,N25NEWS.COM-Tak kurang dari 3.500 Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yan telah dibangun Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Provinsi Maluku pada tahun 2019,jumlah ini terus meningkat sampai 90 persen dengan total anggaran Rp.80 milyar,yang mana bila dibandingkan pembangunan rata-rata tahunan sejak program Satu Juta Ruma yang dicanangkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawsan Pemukiman (PKP) Provinsi Maluku Kasrul Selang kepada awak media disela-sela Acara Rapat Kerja Dan Koordinasi (Forum) OPD Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Tahun 2019 di Hotel Marina,kamis (21/02/2019).

Lebih lanjut selang mengatakan,”Kita telah membangun sekian banyak drainase,jalan dan sekian banyak membangun rumah tidak layak huni,pola yang dipakai adalah swadaya,jadi kami meyediakan bahan matreal bangunan,kemudian masyarakat yang meyelesaikan pembangunan rumah,tapi ada beberapa tempat yang sampai sekarang pembangunan fisiknya masih sementara jalan,”kata Selang.

Kemudian Dinas PKP ditahun 2019 ini,juga mengelola kegiatan dengan target-target tertentu,yang yang mana tentunya target rumah tidak layak huni ditahun depan itu ada lagi 4000 unit di 11 Kabupaten/Kota dan juga PKP ada membangun rumah khusus nelayan di Tiakur serta dibangun lagi rumah susun di Kota Tual (Untuk ASN di Kota Tual).

Baca juga :   Gubernur Minta Untuk Rumah Sakit Di Maluku Harus Ada Ambulance Laut

“Kalu kita menyinggung soal kemiskinan,ini berbanding lurus dengan kondisi perumahan pemukimannya,bahkan kalau seluruh kriteria-kriteria baik itu BPS maupun Bapenas pasti ada 5 atau 6 variabel yang meyebabkan rumah tangga itu miskin akibat perumahan pemukiman,nah kita sendiri sudah menginterfensi sekitar 6 atau 7 kriteria,”singgung Selang.

Kemudian juga pihak PKP harapkan sektor-sektor lainnya juga bisa membantu agar angka kemiskinan dapat bisa turun,sebab diketahui sekarang ini mungkin 19 persen,kalau difokuskan dan koordinasi dengan sektor-sektor yang lain maka PKP sangat optimis bisa menurunkan mungkin 2 sampai 2/1 persen per tahun.

“Terkait kawasan kumuh sampai sekarang kita masih berpegang pada SK Bupati dan yang diterbitkan pada tahun 2013 kemarin,nah dari sekian hektar kawasan kumuh kalau tidak salah angkanya 259 hektar di provinsi ini,kita masih menginterfensi lagi di seluruh 11 Kabupaten/Kota untuk penanganan kawasan kumuh,”jelas Selang.

“Nah lanjutnya tentu di 2019 ini kita akan mengacu bagaimana visi dan misi dari pada Gubernur terpilih,kita beberapa hari ke depan ini akan melaksanakan proses-proses pentahapan pembangunan melalui salah satunya adalah forum SKPD atau OPD kemudian kita akan Musrembang dan minggu depan secara sektoral di Kementerian kita,”tandas Selang.

Reporter : Aris Wuarbanaran

Editor    : Redaksi

About admin

Check Also

Wagub Maluku,Sebut setiap Daerah Harus Miliki Kearifan Lokal

AMBON,N25NEWS.COM-Suatu wilayah harus mempunyai karakter dan jauh sebelum kita mengenal Tuhan lewat agama-agama formal,orang Maluku …