Breaking News
Abdulrahman Elwarin,Pendamping Kawasan Bidang Managemen Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)

Pembangunan Kawasan Perdesaan Di SBT,Mengacu Pada RPKP Tahun 2019

AMBON,N25NEWS.COM-Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana sangat jelas menyebutkan bahwa pembagunan kawasan perdesaan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa.

Hal ini dikatakan Abdulrahman Elwarin,Pendamping Kawasan Bidang Managemen Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT),kepada awak media saat ditemui di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Pembagunan Kawasan Perdesaan Provinsi Maluku Tahun 2019,di Hotel Green Palace Ambon,kamis (4/4/2019).

Lebih lanjut Elwarin mengatakan bahwa,”Langkah awal dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah dimulai dengan mengacu pada penyusunan Rencana Pembagunan Kawasan Perdesaan (RPKP) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT),”kata dia.

Sementara itu tujuan dari penyusunan RPKP ini adalah untuk merumuskan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan strategis yang terpadu antar,sektor,antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka menegah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) guna meningkatkan fungsi kawasan perdesaan yang mandiri,maju,berdaya saing dan berkelanjutan.

“Kalau selama ini ada beberapa kendala,misalnya lokasi kawasan yang sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati (SK),semntara dokumen perencanaan ditetapkan dengan peratuaran Bupati,nah biasanya berdasarkan pengalaman hampir semua kabupaten mendapat alokasi bantuan memang tidak tepat pada lokasi kawasannya,”jelas Elwarin.

Adapun dari Kementerian Desa,sebenaranya tidak dalam wilayah tersebut,sebab alokasinya di Kabupaten dan pada tingkat kabupaten itu ada bebrapa OPDT,seperti Dinas Pertanian ataupun dinas teknis lainnya mengarahkannya ke lokasi-lokasi yang memang memungkinankan menurut pemerintah daerah itu penting untuk mendapatkan alokasi bantuan.

Tetapi secara prinsipnya itu agak keluar sedikit dari komitmen pemerintah karena kalaupun bantuan dari kementerian desa dalam hal ini kawasan pedesaan semestinya jatuhnya itu ke lokasi kawasan pedesaan dia tidak ada di kecamatan lain, walupun kecamatan itu secara penilaian pemda juga sangat membutuhkan bantuan itu,itu yang memang selama ini menjadi kendala bagi kita.

“Maka kita juga sulit dalam mengukur capaian,karena bantuan itu diharapkan untuk menjadi stimulant dalam mempercepat pertumbuhan di kawasan itu.Tetapi karena misalnya salah sasaran sehingga kita sulit untuk mengukur capaiannya,sementara dari pemerintah pusat sudah megalokasikan anggaran bantuan itu yang diharapkan sesuai dengan pembanguna kawasan pedesaan,”tandas Elwarin

 

 

 

About admin

Check Also

Wabup SBT Bersama FORKOPIMDA Memantau Proses Pengumutan Suara Di Beberapa TPS Di Kota Bula

SBT,N25NEWS.COM – Wakil Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si ditemani istrinya Ny. …