Gubernur Maluku Drs.Murad Ismail

Pemda Maluku Gelar Sosdialisasi Perjanjian Kerjasama APIP-APH Se-Kabupaten/Kota

AMBON,N25NEWS.COM-Pemda Maluku menggelar sosialisasi dan penandatangan perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku tentang penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gubernur Maluku Drs.Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan bahwa perjajian kerja sama ini,sebagai wujud tanggung jawab pengabdian masyarakat Maluku bangsa dan Negara,dimana ada terjalinnya sinergitas dan saling percaya antara APIP dan SPH.

“Saya nama Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perjajjian kerjasama ini,dimana sebagai tanngung jawab pengabdian kita bersama,bagi nagsa dan Negara,terlebih khusus negeri yang tercinta ini,”kata matan Kapolda Maluku ini di lantai VII Kantor Gubernur Maluku,selasa (13/8/2019).

Jelasnya,Presiden Joko Widodo pernah berharap agar pelaksanaan program di daerah tidak terganggu hanya karena kekawatiran terhadap liderisasi kebijakan,harapan ini disampaikan Presiden sebagai tanggapan atas hasil evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan pembelajaran politik yang membangun dan pembangunan di daerah yang amat lambat beberapa waktu lalu.

Menurutnya penandatangan Memorandum Of Undestending (MoU),yaitu perjanjian kerja sama yang melibatkan 3 lembaga terkait yakni Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Daerah Republik Indonesia,bahwa salah satu jawaban atas harapan yang pernah disampaikan Presiden,sebagai upaya atau permulaan guna mencegah kriminalisasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.

Sehingga,semua ketimpangan kebijakan ini ditangani pengawas internal pemerintah APIP -APH dan,tidak hanya kesalahan administrasi maka itu tidak perlu diajukan,namun jangan coba-coba  ada terindikasi KKN,saudara-saudara pasti tau akibatnya maka tentunya siap berada dalam tugas dan tanggung jawab nya.

Baca juga :   TPAKD Gelar Rakor Percepat Akses Keuangan di Daerah

Adapun,sinergitas dan saling percaya antara APIP dan APH menjadi kunci utama dalam melaksanakan tugas,pelaporan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi sehingga kita saling mencurigai dan pada akhirnya saling intip mengintip,pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerjasama.

Sementara itu,saling menuduh antara APIP dan APH menjadi sarana untuk saling tukar menukar data informasi atas laporan atau pengajuan masyarakat,maka denikian APIP menjadi ujung tombak untuk melakukan audit atas kerugian keuangan negara ataupun daerah sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut  oleh APH.

“Saya mengharapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan APIP dapat menjadi pencegahan terhadap kerugian daerah,sehingga perlu adanya pelatihan APIP terhadap persoalan pertanggung jawaban keuangan,”jelas mantan Dankor Brimob ini.

Saya mengingatkan kepada APIP agar supaya jangan sekali-kali merubah dan merekomendasi yang tidak bisa menjadi bisa,APIP harus menjadi tegak lurus terhadap standar dan kode etik,begitu pula dengan APH jika dalam pengaduan masyarakat yamg terindikasi tindak pidana korupsi tidak langsung dilakukan penyelidikan tetapi dilakukan audit dulu oleh APIP kecuali OTT  (Operasi Tangkap Tangan),”tandasnya.

Dengan demikian maka hal ini sejalan dengan visi misi Provinsi Maluku 2019-2024 yaitu Maluku yang terkelola secara jujur,melayani,terjamin dalam kesejahteraan dan bertanggungjawab atas gugusan kepulauan.

Reporter       : Aris Wuarbanaran

Editor           : Redaksi

Check Also

Gubernur Serahkan DIPA Maluku 2020, Rp 13,304 Triliun

AMBON,N25NEWS.com-Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), daftar alokasi Dana Transfer …

×

N25NEWS.com