Pemda MTB Serobot Wilayah Adat Pesisir Ukur Laran Falens Taborat/Laian

AMBON,N25NEWS.COM-Kekisruan mengenai Hak Ulayat serta status kepemilikan lahan yang berlokasi di wilayah pesisir laut Ukur Laran Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) diduga terjadi kekeliruan penafsiran akibat ketidak pahaman Pemda MTB dalam hal ini Dinas Perikanan terkait status kepemilikan lahan/areal tersebut,hingga mengabaikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.

Hal ini disampakan oleh Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Jermia Siletty (39) dikediamannya di desa Poka,jumat (18/05/2018) lalu.

Lebih lanjut Siletty mengatakan bahwa,” fenomena yang menarik akhir-akhir ini muncunya pihak-pihak yang selalu ingin menguburkan keadilan dalam skala besar dan hampir menyentuh semua aspek kehidupan yang dilakukan secara terang-terangan tanpa malu-malu,”katanya.

Hal ini sangat kontras dalam pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 45,”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan sesuai denga program Nawa-Cita yang dituangkan dalam Pepres No.45 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 seakan-akan milik Pemerintah dan dikelola untuk peningkatan PAD masing-masing.

“Pemda harus pahami bahwa pengertian dikuasi oleh Negara adalah harus dikembalikan kepada keberadaan Negara itu sendiri,dimana rakyat adalah pemilik dan juga pemegang kedaulatan atas Negara (pasal 1,ayat 2) UUD 45,”jelasnya.

Pemerintah tidak seharunya mengesampingkan yang namanya putusan produk Negara sebab suatu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bukan untuk ditafsirkan dan dinegosiasikan melainkan untuk dilaksanakan yakni putusan yang dimaksud adalah sah milik keluarga Hukum Adat Falens Taborat/Laian.

Komitmen yang keliru dilakukan oleh pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap melaksanakan aktifitas pembangunan walaupun belum adanya status keabsahan pengalihan hak dari pemilik,prinsipnya bahwa lahan tersebut adalah milik Pemda MTB dan akan dihibahkan kepada pihak KKP secara resmi.

Untuk itu diharapkan adanya klarifikasi dari pihak Pemerintah atas status kepemilikan lahan pesisir laut Ukur Laran.Sebab hingga berita ini naik belum ada penjelasan dari pihak terkait,hal ini juga menunjukan ketidakberpihakan pemerintah atas pasal 18B ayat 2.”Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan mengedepakan asas kepastian hukum,”tandas Siletty.

About admin

Check Also

Satgas TMMD Berikan Penyuluhan Hukum Dan Narkoba

MARANTUTUL,N25NEWS.COM – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) hari ini telah melaksanakan salah satu kegiatan …

×

N25NEWS.com