Pemekaran Papua,Pintu Masuk 13 DOB Di Maluku

AMBON,N25NEWS.com-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mengusulkan agar moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dicabut.Usulan itu,disampaikan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono usai menemui Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.Wapres merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana amanat Perpres nomor 91 tahun 2015.

Adapun,Sampono menjelaskan,sampai saat ini pemerintah memang masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB.Akan tetapi,kebutuhan pemekaran di sejumlah daerah mulai dari Kalimantan hingga Papua membuat DPD RI mengusulkan moratorium dicabut.

“DPD juga sedang membuat kajian untuk mengusulkan agar dibukannya moratorium DOB supaya kebutuhan-kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataanpembangunan dan pengembangan didaerah,”kata Sampono kepada awak media di Ambon,selasa (10/3).

Sementara itu,mengenai Papua,ia menjelaskan paling tidak ada dua provinsi kedepan yang harus ada pemekaran,karena Papua terlalu luas untuk dijangkau,mengendalikan kawasan tersebut.Hanya saja,dengan dua provinsi seperti itu,diketahui banyak memendam masalah.Oleh katena itu,sangat perlu dimerkarkan.

“Kita bersyukur karena pemekaran daerah otonomi baru di Papua sejauh ini telah disetujui DPD,DPR maupun pemerintah untuk menjawab persoalan sosial di Papua,”jelas Letjen TNI Mar (Purn) ini.

Lebih lanjut,Sampono menandaskan,rencana pemekaran sejumlah daerah otonomi baru di Papua akan menjadi pintu masuk untuk pemekaran 13 DOB di Maluku,yang selama ini telah diusulkan oleh sejumlah daerah di Maluku.Namun dari 13 DOB yang sudah masuk hanya ada beberapa daerah yang diprioritaskan salah satunya Tanimbar Utara.

“Kita ketahui kan secara nasional ada 122 DOB.Mudah-mudahan pemekaran di Papua menjadi pintu masuk 13 daerah otonomi baru di Provinsi Maluku,”tandas Sampono.

Reporter : Aris Wuarbanaran

Editor : Redaksi

 

Check Also

Orno,Hasil Musda Golkar Maluku Harus Berkualitas

AMBON,N25NEWS.com-Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathanel Orno menginginkan,hasil penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke 10 Partai Golongan …