Home / Hukum dan Kriminal / Pemkab Buru Curi Lahan Tanah Warganya

Pemkab Buru Curi Lahan Tanah Warganya

AMBON,N25NEWS.COM – Tindakan Pencurian segudang tanah lahan seluas 258 Hektar pada Negeri Lilialy, Kabupaten Buru telah di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru.

Mirisnya, Pemerintah Kabupaten Buru yang dianggap sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat kemudian menikam masyarakatnya sendiri dengan mencuri segudang tanah milik seorang pemuda tak lain ialah Adi Karim Buton.

Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris DPD Aliansi Indonesia, Yermia Siletty usai di konfirmasi N25NEWS.COM, Senin (26/03/18) di kediamannya, Kecamatan Teluk Ambon, Poka, Provinsi Maluku.

‘Pencurian segudang tanah seluas 258 Ha oleh Pemkab Buru, di ketahui kedoknya pasca memasuki ranah hukum dibuktikan dengan Hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70.K/TUN/2015 tertanggal, selasa 07 April 2015 “Perkara Kasasi Tata Usaha Negeri” Jo, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93.K/Pdt/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 “Perkara Kasasi Perdata”Jo  serta putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017,” bebernya.

Menurutnya, Tanah yang di curi Pemkab. Buru ini kemudian tak di bayar sepeserpun oleh pihaknya.

“Setidaknya, Pemkab. Buru jangan menggangap berhak atas penggunaan lahan yang bukan jadi milik mereka akan tetapi membayar seluruh kerugian terhadap tanah yang di curi dari pemiliknya, Adi,” sesalnya.

“Tanah hak milik Adi kini telah menangkannya melalui persidangan dan dikuatkan dengan ditolakannya PK Pemda setempat oleh Mahkamah Agung. alih-alih, peninjauan kembali Perdata di gelar,” tandasnya.

Berdasarkan pada surat kuasa Nomor 01 SK/DPD-AI/I/18 tertanggal Namlea,08 Januari 2018, tertuang jelas bahwa kekuatan hukum tetap adalah bukan untuk ditasirkan, bukan untuk ditelaah dan bukan untuk dinegosiasikan, melainkan untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

 

“Untuk itu, Pemulihan hak didalam hukum akibat perbuatan melawan hukum “onrechtmatige daad” yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh yang melanggar kepada yang dianggar adalah “pemulihan hak” yakni dipulikannya hak untuk memiliki dan menerima apa yang menjadi milik,” ungkap Siletty.

Untuk alasan itulah, pihaknya memohon dengan hormat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq,Kepala Kepolisian Resot Pulau Buru tunduk dan patuh terhadap hukum.

Selain itu, pihaknya meminta itikad baik dari pihak Candrawati Mukadar, sertifikat hak milik No.336 atas nama Hasan Mukadar SH,serta sertifikat hak milik  No 337 atas nama Drs.Mochdar Mukadar M.BA.

“Untuk itu pemulihan hak didalam hukum akibat perbuatan melawan hukum harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh yang melanggar kepada yang dilanggar adalah “ pemulihan hak” yakni dipulikannya hak untuk memiliki dan menerima apa yang menjadi milik lahan/areal 258 Ha adalah milik Adi Kari Buton,” tegasnya.

Berikut penggunaan lahan/areal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, diantaranya Kantor Bupati, Kantor PKK, Kantor Koperasi, Kantor Polres, Kantor Kejaksaan, Pandopo Bupati Buru, Rumah Dinas Sekda, Rumah Dinas DPRD, Perumahan Anggota Polres, sertaTaman Kota. (Aris Wuarbanaran)

About admin

Check Also

Istilah 86 Melilit Oknum Wartawan Dan Pejabat Disdikbud Maluku

AMBON-Istilah 86 atau eksekusi ditempat bukan hanya dipakai pihak kepolisian, tapi istilahnya kini melilit oknum …