Breaking News

Pemkot Sosialisasi Kebijakan DD Dan ADD Tahun 2019

AMBON,N25NEWS.COM – Pemerintah kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD), melaksanakan sosialisasi kebijakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan sosialisasi tugas dan fungsi TP4D bagi aparatur pemerintah Desa/Negeri se-Kota Ambon, Pemerintah Desa, BPD, Saniri, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang di buka oleh Wakil WaliKota Ambon, Syarif Hadler, di Marina Hotel, Kamis (7/2/19).

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler mengatakan, sebagaimana diketahui bersama DD merupakan dana yang dialokasi dalam APBN yang di peruntukan bagi desa yang di tranfer melalui APBD kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Sehingga dalam sinergitas pemerintah daerah saat ini DD masih diprioritaskan bagi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan bidang pemerintahan, dan pembinaan masyarakat di danai melalui ADD.

”Tahun ini kita memasuki tahun ke-5 kuncuran DD bagi setiap desa dan tentunya negeri dalam kontreks Kota Ambon, empat tahun, saya ingin mengajukan pertanyan reflektif bagi perangkat desa/negeri sebagai pengelola DD dan ADD, yang pertama seberapakah konstribusi DD bagi peningkatan pendapatan masyarakat di desa, berapa jumlah tenaga kerja yang terserap, dan seberapa angka kemiskinan berkurang melalui instrumen DD,” ujarnya.

Lanjut Hadler, DD adalah salah satu instrumen untuk penyelesaian permasalahan atau common issue bangsa, sehingga penggunaan DD seharusnya Pro pure, pro job, dan pro growht.

“Ini yang di maksud Nawacita ke-3, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa kerangka negara kesatuan, artinya penyelengsaian persoalan bangsa harus mulai dari desa, sebagai unit pemerintah terdepan,” tuturnya.

Ia berharap, desa bisa mengenali betul persoalan bersama bangsa dalam skala seda, sehingga program dan kegiatan yang di rancang bersama masyarakat menjawab persoalan bangsa, seperti ADD bisa bermuara pada peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, MOU yang di laksanakan Pemkot bersama Kejari Ambon pada beberapa hari lalu, merupakan subtansi MoU menyankut bantuan hukum dan upaya prefentif yang menolong, untuk menjelaskan kunci-kunci aman dalam mengelola keuangan desa.

“Silahkan bapa ibu raja, kades, maupun pejabat berintekasi, tidak perlu sungkang apalagi takut, prinsipnya lebih mencegah dari pada mengobati, dan kalau ada masalah keperdataan dalam menyelenggaraan pemerintahan,”tutup Hadler.

Penulis : Mendy S

Editor   :Redaksi

About admin

Check Also

Peringatan HKG-PKK 2019 Provinsi Sumbar Berlangsung Meriah

PADANG,N25NEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menjadi tuan rumah Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan …