Pempus Tidak Serius Sahkan Provinsi Kepulauan,Wagub Maluku Ancam Bubarkan Asosiasinya

AMBON,N25NEWS.com-Wakil Gubernur Maluku,Drs.Barnabas Nathanel Orno,mengatakan,semenjak dilahirkannya deklarasi Ambon pada tahun 2005,dengan ditetapkan 8 provinsi kepulauan,maka semestinya pemerintah pusat (Pempus) memberikan kekhususan kepada delapan provinsi kepulaun tersebut,guna membangun daerah kepulauan demi kesejahteraan rakyatnya.

“Pempus seharusnya lebih pemprioritaskan provinsi-provinsi kepulauan,dalam hal ini memberikan kekhusussan bagi ke 8 provinsi kepulauan,”ungkap Wagub dalam sambutannya pada acara Kebijakan Pemerintah Terhadap Percepatan Pembangunan di Provinsi Kepulauan,yang berlangsung di Hotel Santika Premire Ambon,kamis (17/10/2019).

Sementara itu,Wagub menyayangkan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK),kepada provinsi-provinsi kepulauan,sebab menurutnya pemberian DAK ini,maka sudah barang tentu konsentrasi pada daerah provinsi kepulauan akan terpecah,dimana penyelesaian di Indonesia,daerah kepualauan harus melaporkan ke Pempus,hal inilah yang membuat daerah kepulauan tertinggal.

Lebih lanjut Wagub mengatakan,ini merupakan ironi,dimana adanya keterbatasan anggaran,sementara kenyataannya banyak sekali anggaran yang terparkir di Kementerian,sementara dilain sisi daerah harus bersusah payah melakukan lobih-lobih untik mengamankan kepentingan provinsi kepulauan,padahal seharusnya ada percepatan pembangunan didaerah yang berciri kepualauan (UU 23 tahun 2014 pasal 29 ayat 6).

“Selama ini kita tidak pernah menuntut seperti Papua dan daerah-daerah lainnya, kita hanya menuntut kalau bisa 8 provinsi Kepulauan ini dapat bisa menjadi provinsi Kepulauan hingga bisa memungkinkan kami membangun daerah-daerah Provinsi Kepulauan,karena demi kesjahterakan rakyatnya,”ungkap mantan Bupati MBD ini.

Baca juga :   Pemprov Maluku Menyerahkan 4000 Tanaman Cabai Untuk Dikelola ASN

Adapun,Wagub menandaskan Pempus sejak dulu selalu telah mengidentikan Indonesia sebagai poros maritime,maka salah satu indikatornya adalah provinsi kepulauan,maka otomatis public sudah pasti dapat menebaknya bahwa hanya ada 8 provinsi kepualaun.

“Saya kuatir kalau tahun ini,belum juga ada keseriusan pemerintah pusat terkait dengan disahkannya provinsi-provinsi kepulauan,maka kita bubarkan saja Asosiasi 8 Provinsi Kepulauan ini,”tegas mantan Wakil Bupati KKT ini.

Sementara itu,diketahui,di parlemen (DPR dan DPD RI) anggota Asosiasi Provinsi Kepulauan ini,masih berjuang sendiri-sendiri,maka sudah barang tentu tidak ada keseimbangan,sebeb untuk mengawal kepentingan ini,seharusnya melakuan gebrakan-gebrakan dengan mengedepankan kepentingan provinsi kepulauan.

“Kita Maluku,hanya ada 4 kursi di parlemen,bagaiman suara kita di dengar,sedangkan dilain sisi semua ada kepentingan yang salaing berlomba,maka untuk itu anggota Asosiasi Provinsi Kepulauan ini harus bersatu guna mengamankan kepentingannya,”tandas putra MBD ini.

Reporter : Aris Wuarbanaran
Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Pemprov Maluku Komitmen Implementasikan Program ‘Satu Data Indonesia’

AMBON,N25NEWS.com-Dalam rangka merealisasikan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku …

×

N25NEWS.com