Breaking News

Pemuda SBB Nyatakan, Pembangunan Terhambat Karena Belum Ada Penetapan Perda Adat.

PIRU,N25NEWS.COM – Pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat, disebabkan karena lemahnya regulasi dan peraturan perundang-undangan di Daerah, salah satunya adalah belum disahkannya Perda yang mengukuhkan Pemerintahan Adat di Negeri-Negeri Adat di Bumi Saka Mese Nusa.

Menurut salah satu tokoh muda SBB, Kristian Sea lewat rilisnya yang diterima media ini, Rabu (30/1), menyatakan, kebutuhan dasar masyarakat akan pendidikan, kesehatan, kebutuhan sosial , ekonomi dan penegakan hukum didalamnya termasuk hak-hak ulayat masyarakat hukum adat dan otonomi Desa menjadi terabaikan.

Menurut Ketua Walang Aspirasi Maluku ini, tertundanya penetapan Perda adat oleh DPRD dan Pemda SBB, menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Saka Mese Nusa.

“hingga hari ada empat Ranperda yang belum disahkan, diparipurnakan oleh DPRD Seram Bagian Barat, dari sisi kewenangan dan tugas pengawasan tugas dan tanggung jawab ketua DPRD, Julius Hans Rutasouw bersama 29 teman-temannya di DPRD SBB belum dijalankan dengan baik” tulisnya.

Menurut informasi yang diterima Ketua Walang Aspirasi Maluku ini, ada 4 (empat) buah Ranperda yang sudah rampung hingga mencapai 90 persen, sehingga tinggàl diparipurnakan oleh ketua DPRD dan disahkan oleh Bupati Kabupaten SBB.

Janji Ketua DPRD, Julius Hans Rutasouw SH, kepada Masyarakat SBB yakni kepada Aliansi Anak Adat Nusaina dan Para Latupatti SBB, bahwa di awal tahun 2019 tepatnya 18 Januari 2019 Ranperda sudah disahkan tetapi tidak terealisasi.

“Dari aspek hukum, sosial dan filosofis, sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 dan Perda Provinsi Maluku No 14 Tahun 2005, terkait status negeri adat menjadi sirna dan tidak ada kepastian di tengah – tengah masyarakat” cetusnya.

Baca juga :   Bupati Jadi Inspektur Upacara Memperingati Detik-Detik Proklamasi HUT Kemerdekaan RI Ke 74 Di SBB

Sementara pentingnya pengesahan Perda adat di Kabupaten SBB, juga mendapat tanggapan dari tokoh muda lainnya, yakni Praktis Hukum, Wendy Tuaputimain SH, “Ranperda yang dibahas dan akan diputuskan menjadi Perda adalah kebutuhan yang mendesak, mengingat SBB adalah Kabupaten yang didalamnya terdapat Negeri-Negeri Adat yang adat – istiadatnya perlu dilestarikan dan mendapat perlindungan hukum” tulis Tuaputimain.

Menurut Advokat yang juga adalah anak adat SBB ini, Penetapan Perda Adat dikatakan mendesak karena, sampai saat ini pelaksanaan institusi adat tidak maksimal disebabkan karena tidak ada kepastian hukum, atau dengan kata lain penerapan aturan adat sehari-hari masih berbenturan dengan hukum positif.

Puttimain menyatakan, ketidakpastian komitmen DPR SBB, terkait pengesahan tiga Ranperda Adat menjadi pertanyaan sejauh mana pemahaman para Legislator gunung Malintang itu terkait Adat Istiadat,

” visi misi DPRD SBB kedepan tentang Adat akan dibawa kemana ?, ada kesan ketidakrelaan DPRD SBB dalam menghadirkan kembali peninggalan leluhur, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan adat serta institusi yang mengaturnya”kritik Tuaputimain.

Puttimain kembali menegaskan, penetapan Perda adat merupakan kebutuhan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan adat di Negeri-Negeri Adat yang ada di SBB, karena itu, perlu ada perhatian khusus dan mendesak dalam berkomitmen untuk penetapan Perda tersebut.

Penulis :Nicko Kastaja

Editor   : Redaksi

About admin

Check Also

Gelar Konsultasi Renstra , Staf Ahli LPPM Paparkan Kondisi Riil & Peluang Buano

PIRU,N25NEWS.COM – Dalam rangka merevitalisasi kearifan lokal untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan di …