Breaking News

Penjahat Ataukah Korban Penyalaguna Narkoba Itu

N25NEWS.COM – Manusia tak luput dari kesalahan dan manusia tak akan mungkin jatuh kedua kalinya ke dalam lubang yang sama adalah pepatah bijak yang patut digunakan sebagai pilar utama dalam melihat, menilai dan menyikapi suatu permasalahan. Begitu pula halnya dalam menjudge seorang pengguna narkoba yang kerapkali dicibirkan maupun diasingkan oleh sebagian orang/masyarakat dan dianggap sebagai suatu aib keluarga maupun masyarakat yang harus dimusnahkan. Padahal sejatinya perilaku dan perbuatan mereka itu juga dilatarbelakangi oleh beberapa motif yang dapat diterima oleh akal sehat. Sehingga motif-motif itu perlu diramu agar lebih diterima oleh perbuatan sehat.

Perspektif inilah yang dijadikan value dari UU No. 35 Tahun 2009 pasal 4 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Selain itu, lebih dipertegas lagi oleh Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Undang-Undang maupun Peraturan ini jelas memposisikan pengguna narkoba sebagai manusia yang harus lebih dimanusiakan dengan cara direhabilitasi dan bukan dengan memasukkan mereka ke dalam penjara. Selama ini aparat penegak hukum masih memandang UU Narkotika sebagai hukum yang beorientasi pada pemenjaraan sehingga penggunanya juga dianggap sebagai narapida dan penjahat serta musuh masyarakat yang siap dibekuk. Hal ini, secara tidak sadar, telah berdampak pada pembangunan image negative masyarakat juga terhadap pengguna narkoba sebagai musuh yang harus diperangi dan dipenjarakan layaknya seorang penjahat.

Kondisi dan fakta penerapan hukum bagi pengguna narkoba di lapangan terkadang berbanding terbalik dengan cara memanipulasi amanat UU dan peraturan. Penegak hukum diminta agar membangun sistem pelaksanaan penegakan hukum yang searah.penegakan hukum yang mengintegrasikan upaya hukum dan upaya kesehatan terhadap para penyalah guna agar tetap mendapatkan hukuman sekaligus menyembuhkan, yaitu hukuman rehabilitasi.Hukuman rehabilitasi ini bermanfaat, berguna untuk menyembuhkan penyalah guna dari sakit ketergantungan, juga bermanfaat untuk menurunkan prevalensi penyalah gunaan narkotika di Indonesia.

Perlu digaris bawahi penjara bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan inti permasalahan dari pengguna narkotika. Penjara dianggap tidak efisien dalam menuntaskan kasus-kasus tentang pengguna narkoba. Terlebih lagi dengan munculnya berbagai muatan berita negative di media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang pusat pengedaran narkotika bersumber dari penjara. Bahkan 71% – 80% penghuni penjara-penjara yang ada diisi oleh napi narkoba. Dengan kata lain, penjara bagi seorang pengguna narkotika akan membuatnya semakin bebas bergaul dengan orang dan barang yang sama yaitu narkoba dan akan membuatnya semakin kecanduan menggunakannya, bahkan cenderung menjadikannya sebagai kurir maupun pengedar.

Fenomena di atas haruslah dijadikan referensi oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih bertanggung jawab mengontrol dan mengevaluasi terhadap pemulihan para pengguna narkoba melalui rehabilitasi dan menjadikan rehabilitasi sebagai suatu keharusan bagi pengguna narkoba sesuai dengan amanat UU dan peraturan. Maka sepatutnyalah tidak boleh ada kendala apapun dalam program rehabilitasi, termasuk fasilitas dan infrastruktur pemulihan para pengguna narkoba.

Seyogyanya pula bagi masyarakat untuk berprespektif positif dalam penyembuhan pengguna narkoba dan masyarakat juga harus berani bersikap tegas untuk melaporkan ke Pihak yang berwajib (aparat penegak Hukum) seperti BNNP Maluku dan Aparat Kepolisian Setempat dan selanjutnya menjadi pelopor menolak Narkoba dalam bentuk Apapun.

Dengan adanya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait serta masyarakat dalam mengontrol dan mengevaluasi pengguna narkoba dan penerapan hukum ataupun rehabilitasi terhadap mereka, maka tujuan dari UU No. 35 tahun 2009, PP RI No. 25 Tahun 2011 dan Peraturan BNN No. 11 Tahun 2104 untuk memanusiakan manusia dapat tercapai dan menuntaskan masalah pengguna narkoba hingga ke akar-akarnya di bumi raja-raja ini.

Oleh : Syarifah Lulu Assagaff, S.Psi

About admin

Check Also

Caleg Door to Door

N25NEWS.COM  – Pierre Felix Bourdieu (1930-2002) salah seorang sosiolog berkebangsaan Prancis mengatakan bahwa, muatan modal …