Pentury Sebut Ikut KLB Partai Demokrat DI Sibolangit Semata- mata Ingin Membangun Demokrasi yang sehat

AMBON,N25NEWS.com-Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan terpilihnya memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

Namun demikian, sejarah mencatat bahwa KLB sebuah partai politik selalu menyisakan konflik internal tanpa berkesudahan “penyelesaiannya” bertahun-tahun.

Dengan dilaksanakan KLB dengan memilih ketua umum dan pengurus partai yang baru maka dapat dipastikan jika partai Demokrat akan terbelah antara pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.

Namun,menurut Ketua Delegasi KLB Partai Demokrat di Sibolangit,Max Pentury, Kongres Luar Biasa sesungguhnya adalah sah,sebab tidak menggunakan rujukan AD/ART 2020,tetapi menjadi rujukan, sebab jikalau dipaksakan dengan AD/ART 2020 otomatis KLB Sibolangit akan teranulir karena bertentangan dengan demokrasi dan nilai-nilai, asas-asas hukum dan UU partai politik.

“Saya rasa itulah yang menjadi sandaran kenapa KLB itu hadir dan soal kepemimpinan di aras DPP per hari ini kita menunggu hasil Kemenkumham karena legitimasi,” ungkap Pentury kepada awak saat konfrensi pers yang berlangsung di lantai 2 Joas Trikora,Jumat (12/3).

Dijelaskan Pentury lagi,pihaknya hadir ingin menjelaskan kehadiran mereka (11orang delegasi KLB sibolangit),tidak mengatakan bahwa mereka adalah DPD dan DPC,karena legal standingnya itu akan dikeluarkan Kemenkumham,setelah itu,baru pihaknya bisa menjelaskan posisi ke 11 delegasi itu seperi apa,apakah DPD yang di Plt kan atau DPD yang ditunjuk.

Sementara itu,terkait dengan cara pandang dari Demokrat kubuh AHY, yakni Roy Pattiasina dan kawan-kawan, dimana dalam laporan mereka yang menganggap kubuh KLB diduga telah melakukan penipuan,manipulasi serta hoax.

“Saya kami tidak merespon terkait laporan kubuh AHY dalam hal ini Roy Pattiasina,tetapi yang pasti sebagai kader Demokrat versi KLB, ketika ada Kongres Luar Biasa dinamika internal partai ini masing-masing cara meresponnya,”ujar Pentury.

Jadi Pentury bersama kesebelas delegasi yang mengikuti KLB,itu merupakan panggilan hati nurani dalam melihat prospektif mengenai partai Demokrat dalam kepemimpinan baik sejak SBY sampai dengan lahirnya Kongres tanggal 5 di Jakarta yang melahirkan AHY sebagai ketua umum.

“Saya rasa pendasarannya itu soal pemahaman terhadap kami, namun kami tidak melakukan penipuan,manipulas,locus bilikti ada.Peristiwa dari pada kegiatan ini saja kami tidak di Ambon, tetapi di Medan, dari aspek tempat kegiatan ya dimana kami disebut penipu,”ucapnya.

Olehnya,Pentury bersama delegasi KLB lainnya tetap berpikiran positif,bahwa pihak Roy Pattiasina dan kawan-kawan cara merespon kehadiran delegasi KLB,pihaknya menghormati,tetapi secara proporsional,olehnya Pentury ingin semua kader Demokrat harus membangun demokrasi yang sehat,terbuka, jujur tanpa tendensi,sebab pilihan-pilihan politik masing-masing internal partai ada dalam dinamikanya.

“Cara pandang kita merespon tentu pada sandaran yuridis,filosofi dan historisnya.Karena itu,Partai Demokrat delegasi Maluku pendekatannya adalah pada aturan main yakni AD/ART Partai Demokrat, ” jelasnya.

Adapun,hasil Kongres mendisioner DPP, namun pemaknaannya tentu tidak serta merta proses dimisioner pada daerah-daerah dan kabupaten/kota,akan tetapi mereka adalah bagian daripada kader ada yang merespon,tetapi juga ada yang tidak.

“Karena itu,kami berharap teman-teman kader Partai Demokrat Maluku tidak merespon dan tenang ketika dinamika di pusat ini berakhir pada proses legitimasi hukum (legal standing) yang nanti menjadi bagian daripada tanggungjawab DPP, disitulah kita akan melakukan langkah-langkah konsolidasi yang tentu berdampak pada struktural,” kata Pentury.

Selain itu,Pentury menambahkan,bahwa bisa saja terjadi restrukturisasi pengurus baik pada tingkat DPP, DPD maupun sampai pada turunannya.

“Intinya, kami mencoba untuk membangun komunikasi bahwa pilihan kami untuk merespon berangkat ke ke Deli Serdang itu tanggung jawab moril kami guna mengantisipasi situasi internal partai.Kalau,pilihan ini berujung dengan asumsi KLB tidak mendapat legitimasi hukum tentu implikasi itu bagi kami bersebelas,”ucapnya.

Secara politis itu resiko pilihan politik, tetapi dalam kedewasaan demokrasi,serta kebebasan bersikap adalah bagian dari demokrasi yang harus di junjung tinggi oleh siapa pun yang ada di kader partai.

“Yang pasti KLB itu legal. Dia nama saja Kongres Luar Biasa, luar biasa karena karenanya dinyatakan legal dan itu dibuka oleh pendiri partai Demokrat dan dihadiri oleh kader partai seluruh Indonesia di 34 provinsi dan 500 DPC,”tandasnya.

Editor : Aris Wuarbsnaran

Check Also

Bersama Pengurus DPC PDI-P Buru “MDR” Membagi Bensin Gratis Untuk 500 Ojek

NAMLEA,N25NEWS.com  – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ke -48 yang …