Breaking News
Arsan Latief Direktur Pelaksanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah

Penyusunan APBD Berpedoman Pada Permendagri 33

AMBON,N25NEWS.COM-Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 33 tahun 2019 ini merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 dan PP 12 Tahun 2019,maka mau-tidak mahu,hal ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBD.

Hal ini dikatakan Arsan Latief Direktur Pelaksanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah,kepada awak media pada Acara Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 dan tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020 yang berlansung di Gedung Baileo siwalima Karpan Ambon,rabu (10/7/2019).

Dijelaskanya di dalam Perauran Pemerintah (PP) 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Permendagri yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

“Maka kita lihat berdasarkan ketentuan tersebut maka Permendagri 33 ini menjadi sangat penting untuk penyusunan Agaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),”kata Latief.

Dengan begitu isinya adalah hak mengingatkan kembali terhadap aturan-aturan yang ada serta mengatur beberapa hal-hal yang penting yang tidak lupa dengan masyarakat.

Baca juga :   Pemprov Serahkan LPJ TA 2018 ke Dewan

“Kita inginkan pedoman ini bagaimana mengatur penggunaan uang,agar uang itu sampai kepda masyarakat supaya ada pembangunan dan pelayanan,”tuturnya.

Sehingga ini menjadi sangat penting karena ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi,jadi proses evaluasi itu harus diikuti oleh pemerintah daerah.

Nah salah satu bahan evaluasi adalah Pemendagri 33 itu,termasuk dengan Kabupaten/Kota.

“Jadi kita tidak lagi mengharapkan kedepan itu,makna evaluasi itu sekedar evaluasi,tetapi menjadi bagian penting yang harus diikuti Pemda termasuk kabupaten/kota,”jelasnya.

Jadi meresposisi yang selama ini terjadi bahwa Gubernur selaku wakil pemerintah pusat benar-benar mengoptimalkan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Untuk diketahui Adapun sangsi apabila tidak mengikuti rapat evaluasi ini,maka konsekwensinya adalah penundaan atau pengurangan dana transfer.

“Kenapa kita melakukan itu ? karena kami melihat banyak penggunaan APBD yang tidak tepat sasaran oleh karena itu dikawal dari pusat,”tandasnya.

Reporter        : Aris Wuarbanaran

Editor           : Redaksi

About admin

Check Also

Prihatin, Pemda Maluku Siap Bantu Janes dan Keluarga

AMBON,N25NEWS.COM – Kehidupan keluarga Janes Michael (37 tahun), seorang perajin batako di Ambon, bersama istri, …