Breaking News

Perampungan Puskesmas Rawat Inap Terlambat, Diskes SBB Ditegur Kemenkes

PIRU,N25NEWS.COM – Pengerjaan Proyek Puskesmas Rawat Inap yang berlokasi di Jalan Arteri Piru, mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah disepakati dalam kontrak, karena itu Dinas Kesehatan SBB langsung ditegur oleh Kementrian Kesehatan- RI.

Kepala Dinas Kesehatan SBB, Dr Johanis Tappang MKes saat ditemui dikantornya, Senin, (18/2) mengakui pihaknya telah disurati oleh Kemenkes RI yang mempertanyakan progres dari proyek yang bernilai 4.754.895.000 rupiah tersebut,”Orang dari Kementrian Kesehatan sudah tanya dan Beta sudah laporkan progressnya sudah 90 persen,” ungkap Tappang.

Kadis yang baru saja dilantik itu menegaskan , akan segera mengintruksikan pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan Proyek Puskesmas tersebut, agar di akhir bulan ini (Februari) atau awal Maret 2019 sudah selesai, karena pihaknya sudah ditegur Kementrian.

Menurut Tappang, karena keterlambatan tersebut maka kontraktor proyek yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus itu akan terkena denda pinalti “pasti ada denda ke kontraktor kalau sudah habis masa kontrak tetapi pekerjaan belum selesai,”cetusnya.

Disingung mengenai faktor keterlambatan, Tappang menyatakan kemungkinannya adalah faktor cuaca,tetapi orang nomor satu di Dinkes SBB itu meminta konfirmasi lanjut ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek tersebut Lily Patikaihatu

Bahkan Tappang menegaskan, dirinya akan membuat surat teguran supaya dapat mempercepat Proyek ini, pasalnya kalau tidak cepat tuntas maka daerah akan dirugikan, “sebagai Kepala Dinas Saya ingin mempercepat program-program pembangunan Fasilitas kesehatan supaya masyarakat di daerah dapat menikmati fasilitas dan pelayanan yang lebih baik,”urainya.

Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Proyek Puskesmas Rawat Inap Piru, Lili Patikayhatu S. Kep. NS saat ditemui menyatakan kontrak Proyek tersebut, adalah 150 Hari di bulan Juni 2018, tetapi pengerjaannya nya mengalami keterlambatan pasalnya terjadi insiden kebakaran sehingga baru dapat dikerjakan setelah satu bulan lebih.

Baca juga :   Bupati Jadi Inspektur Upacara Memperingati Detik-Detik Proklamasi HUT Kemerdekaan RI Ke 74 Di SBB

Karena itu proyek tersebut diperkirakan dimulai Pada bulan Agustus 2018, dengan Jangka waktu pekerjaan 150 hari kerja(5 Bulan) maka Proyek itu habis masa kontraknya pada bulan Desember 2018.

Menurut Patikaihatu, Adenddum nya selesai pada Januari 2019, sehingga diperkirakan masa addendumnya hanya satu bulan, menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, meskipun pekerjaan telah melewati Tahun Anggaran tetapi pihak kontraktor masih diberikan kesempatan untuk menuntaskan pekerjaan itu dengan jangka waktu maksimal 90 hari tetapi dengan syarat perusahaan harus membayar Denda.

“jadi Dong nanti tandatangani surat pernyataan untuk melanjutkan pekerjaan dan bersedia membayar denda semasa penyelesaian pekerjaan,”tambahnya.

Pattikaihatu menyatakan, kesempatan untuk penyelesaian adalah 90 hari, tetapi kalau misalnya diselesaikan hanya dalam waktu 30 atau 40 hari maka dendanya hanya sesuai banyaknya hari keterlambatan itu

Ia mengungkapkan, untuk pencairan Dana Pekerjaan Puskesmas itu sudah 50 % tetapi pekerjaannya sudah mencapai 80% lebih, tetapi karena terlambat Rampung maka Anggaran yang berasal dari Dana luncuran DAK itu, dana sisanya sudah masuk di Kasda (Kas Daerah)

“Jadi nanti akang kan di Anggaran Perubahan, Sehingga harus lewat pembahasan dulu .baru dibayarkan,” cetusnya.

Reporter :Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Gelar Konsultasi Renstra , Staf Ahli LPPM Paparkan Kondisi Riil & Peluang Buano

PIRU,N25NEWS.COM – Dalam rangka merevitalisasi kearifan lokal untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan di …