Breaking News

Perda Adat Molor, Walang Aspirasi Tuding DPRD SBB Bohongi Latupati &Rakyat.

PIRU,N25NEWS.COM – Molor atau terlambatnya jadwal pengesahan Rancangan Perda adat yang diajukan oleh Latupati dan Masyarakat SBB sesuai skedul yang disepakati bersama yakni pada tanggal (18/1) kemarin sangat memantik rasa penyesalan dari Latupati tersebut.

Melalui rilis yang diterima media ini pada Rabu (23/1) salah Koordinator Walang Aspirasi Maluku, Cristian Sea, mengungkapkan rasa kecewanya pasalnya pada hari itu, Jumat (18/1) para Upulatu mendatangi Kantor DPRD di Gunung Malintang dengan maksud meminta DPRD SBB mengesahkan 3 buah Ranperda ini menjadi Perda.

Tetapi faktanya ketika mendatangi Kantor tersebut, seluruh anggota DPRD sedang  ke Jakarta, “ini membuktikan bahwa lembaga yang mulia DPRD, bahkan ketua DPRD  telah membohongi Latupati dan masyarakat SBB” tudingnya.

Sebelumnya saat rapat dengar pendapat seluruh fraksi di DPRD SBB dengan Aliansi Adat Sakamese Nusa dan Para Latupatti yang berlangsung di Gedung DPRD SBB di Gunung Malintang, pada Rabu (19/12-2018). Sebagian besar Anggota DPRD berpendapat, bahwa seluruh mekanisme dan pentahapan sudah dilewati secara bersama-sama.

Baca juga :   Bupati Jadi Inspektur Upacara Memperingati Detik-Detik Proklamasi HUT Kemerdekaan RI Ke 74 Di SBB

“Kita sudah melakukan pengkajian dari lembaga Payung Teduh dan turun ke Masyarakat, kalau kembali di serahkan ke Pemda ini agak janggal,karena dari awal Kita  ketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah tidak punya keinginan untuk mensahkan Perda ini”ujar salah satu Anggota DPRD SBB

Bahkan keterlibatan unsur-unsur Pemerintah Daerah saat membahas ketiga Perda itu juga menjadi alasan mengapa Pemda tidak perlu dilibatkan dalam Penetapan Perda adat tersebut.

Bahkan pertanggungjawaban hukum anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 1,5 Milyar bagi Pembuatan Perda tersebut juga menjadi sorotan anggota DPRD SBB. ” biaya yang telah dianggarkan  sebanyak Rp1,5 Milyar itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum.”tegasnya.

Adapun 3 Perda adat  yang akan diusulkan untuk ditetapkan yakni Perda Negeri Adat, Perda Saniri Negeri dan Perda Penetapan Negeri.

Penulis    : Nicko Kastanja

Editor.     : Redaksi

About admin

Check Also

Gelar Konsultasi Renstra , Staf Ahli LPPM Paparkan Kondisi Riil & Peluang Buano

PIRU,N25NEWS.COM – Dalam rangka merevitalisasi kearifan lokal untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan di …